Anggaran Penanggulangan Bencana Turun

Tersedot untuk Pilkada

462
SIAGA BENCANA : Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho didampingi Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwa Pramana ketika menyampaikan paparan potensi bencana, kemarin. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)
SIAGA BENCANA : Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho didampingi Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwa Pramana ketika menyampaikan paparan potensi bencana, kemarin. (Jon waheed/jawa pos radar semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Anggaran penanggulangan bencana di tahun politik mengalami penurunan cukup signifikan. Pada 2017, anggaran berjumlah Rp 1,2 triliun, sedangkan tahun ini turun menjadi Rp 746 miliar. Banyak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang anggarannya di tahun 2018 mengalami penurunan karena digunakan untuk penyelenggaraan pilkada. Hal tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh pada kecepatan melakukan penanganan bencana.

“Kejadian bencana di Indonesia semakin meningkat karena ancamannya juga semakin meningkat dan tingkat kerentanan masyarakat juga semakin tinggi,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, dalam acara media gathering di kantor BPBD Jateng, kemarin.

Tahun ini, akan diselenggarakan sebanyak 171 pilkada secara serentak dan ini menjadi perhatian bersama karena biasanya pada saat pilkada perhatian kepala daerah terkait penanggulangan bencana berkurang. “Sementara itu di satu sisi ancaman bencana semakin meningkat. Hendaknya ini menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Sehingga untuk antisipasi, BNPB bersama BPBD sudah menyiapkan langkah-langkah. Dimana logistik, peralatan diperkuat, kemudian koordinasi ditingkatkan. “Pada tahun politik ini sebenarnya menjadi peluang bagi kita agar masalah penanggulangan bencana menjadi salah satu isu dalam kampanye,” ujarnya.

Dengan begitu masyarakat bisa menilai bagaimana isu-isu atau kampanye yang dijanjikan calon kepala daerah terkait penanggulangan bencana. “Bencana merupakan suatu keniscayaan dan pasti terjadi di wilayah Indonesia ini, dan besar kecilnya tergantung dari faktor alam dan budaya. Sadar bencana masyarakat Indonesia masih minim,” tambahnya.

Selain itu dengan anggaran yang semakin berkurang juga akan berpengaruh dalam penanggulangan bencana. Untuk solusinya adalah keterlibatan semua komponen yang ada dan ketika terjadi bencana atau pada saat darurat keterlibatan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat sangat dibutuhkan.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng, Sarwa Pramana mengatakan wilayah Jateng masih rawan bencana. Banjir dan longsor mengancam di awal tahun. Bahkan BPBD mencatat sebanyak 2.463 kejadian terdiri dari angin puting beliung, banjir, kebakaran, erupsi gunung, dan tanah longsor.

“Jateng merupakan provinsi yang rawan bencana yakni wilayah selatan gempa bumi yang berpotensi tsunami, tengah rawan longsor, serta utara banjir rob,” katanya.

Dikatakannya, sepanjang 2017 lalu, nilai kerugian akibat bencana mencapai Rp 83 miliar, kemudian tak sedikit korban meninggal dunia, yaitu 61 jiwa. Kemudian untuk mengantisipasi bencana akibat curah hujan yang semakin tinggi, BPBD Jateng melakukan pemetaan lokasi rawan longsor. ”Untuk meminimalisir bencana kami sudah memetakan banjir dan tanah longsor 35 kabupaten dan kota. Bencana banjir terdapat 334 kecamatan dan 335 kecamatan rawan longsor,” imbuhnya. (hid/ric)