Tak Siap Cantrang Dilarang, Sebut Terjadi Kiamat

564
TEGASKAN SIKAP : Komunitas Perikanan Batang saat memberikan pernyataan sikap Menolak Permen KP.No. 2 Tahun 2015 di salah satu TPI di Kabupaten Batang. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
TEGASKAN SIKAP : Komunitas Perikanan Batang saat memberikan pernyataan sikap Menolak Permen KP.No. 2 Tahun 2015 di salah satu TPI di Kabupaten Batang. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Enam elemen Kelompok Perikanan yang tergabung dalam Komunitas Perikanan Batang menolak Permen KP. No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang jenis Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seinse Nets). Mereka juga menolak Permen KP No 71 Tahun 2016 yang akan berakhir masa transisinya pada 1 Januari 2018. Nelayan menyatakan belum siap dan jika benar aturan itu diterapkan maka akan terjadi kiamat di wilayahnya.

Keenam elemen tersebut antara lain, DPC HNSI Kabupaten Batang, LSM Pemberdayaan Nelayan Batang Rukun Agawe Santosa, Paguyuban Nelayan Lautan Sehat Batang, KUD Ngupoyo Mino Batang Matsofa, LPL Mina Samudra Batang dan Himpunan Bakul Ikan Batang (HBIB).

“Kalau benar diterapkan, pasti akan terjadi kiamat disini. Ekonomi akan mati total, karena 90 warga sini bergantung pada cantrang,” ucap Ketua LSM Pemberdayaan Nelayan Batang Rukun Agawe Santosa, Karbukti, Minggu (24/12).

Dijelaskan, pihaknya sudah menggelar demonstrasi kecil sejak Jumat lalu bersama komunitas ynag bergerak di sektor perikanan di Batang. Sikap tersebut, mereka buat karena mayoritas nelayan di Batang menggunakan alat tangkap cantrang. “Kalau disuruh pindah, alih alat belum tentu menguntungkan, dan terbukti tidak menguntungkan,” serunya lagi.

Ditegaskan pula, pihaknya sudah mencoba saran pemerintah untuk beralih ke alat penangkap ikan lain. Bahkan sudah berhutang ke bank. Namun ternyata alat baru tersebut tidak kunjung membuahkan hasil.

Ia juga mengatakan bahwa alat tangkap cantrang yang dianggapnya merusak lingkungan, ternyata setelah melalui uji petik secara ilmiah oleh IPB tidak masuk dalam kategori tak ramah lingkungan, dan tidak ditemukan alat cantrang merusak lingkungan. “Maka harapan kami alat tangkap cantrang untuk dapat dilestarikan karena itu hasil produk nenek moyang kita sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang,” tegasnya.

Disampaikan juga jikalau Permen tersebut akan tetap diberlakukan, secara otomatis ekonomi sosial masyarakat nelayan akan terganggu, karena tidak bisa melakukan kegiatan ke laut untuk mencari nafkah. “Jujur saja kami nelayan dari bagian Jawa Tengah wilayah Pantura Barat berharap Permen tersebut untuk dicabut atau direvisi,” pintanya.

Ia juga mengatakan di Kabupaten Batang ada 10.000 nelayan yang akan menganggur, jika Permen tersebut akan diberlakukan. Bahkan akan berdampak pada sosial ekonominya pada nelayan di Batang beserta keluarganya.

“Banyak yang akan terkena dampak terutama bakul entek, bakul warung di tepian pantai, buruh songkro, buruh bongkar muat, buruh angkut, itu semuanya akan drastis mengalami kurangnya penghasilan,” ungkapnya lagi.

Di juga menjelaskan bahwa di Batang ada dua kelompok nelayan yaitu kelompok 31 GT keatas dan 31 GT ke bawah yang total ada 400 kapal lebih yang menggunakan alat cantrang. Hanya ada beberapa kapal yang menggunakan alat seperti Holler dan 4 kapal menggunakan jaring milenium itupun harus mencari orang yang ahli. (han/ric)