Belajar Pendidikan Gratis Hingga Penganggaran 20 Persen untuk Kesehatan 

Hasil Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Demak ke Papua Barat

432
KUNKER: Rombongan Komisi D DPRD Demak saat berkunjung ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. (IST)
KUNKER: Rombongan Komisi D DPRD Demak saat berkunjung ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. (IST)

DPRD Kabupaten Demak belum lama ini melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat. Yakni, ke DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain studi banding kedaerahan juga belajar bagaimana pengelolaan pendidikan dan kesehatan diwilayah tersebut. Seperti apa?

WAHIB PRIBADI

SEPERTI Diketahui, pelaksanaan kunker Komisi D DPRD Kabupaten Demak mendasarkan kepada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak Nomor 14/BAMUS.DPRD/2017 tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan Surat Permohonan Kunjungan Komisi D perihal permohonan kunjungan kerja Komisi D DPRD Kabupaten Demak. Kunker ini bertujuan  menambah wawasan dan referensi terkait Pembahasan Raperda APBD 2018.

Kunker yang dilaksanakan Komisi D ini berlangsung antara 13 hingga 17 November 2017 bertempat di DPRD Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong,  Provinsi Papua Barat.  Adapun, pesertanya adalah Ketua Komisi D H Syafii Afandi, Wakil Ketua Tatiek Soelistijani, Sekretaris Ike Candra Agustin, dan sejumlah anggotanya. Yaitu. Khoeron, Nur Fadlan, Ulin Nuha, Marwan, Yudo Astiko, Latifah, Safuwan, dan Susi Alifah.

Di DPRD Kabupaten Raja Ampat, anggota Komisi D diterima Ketua  Komisi I, Rahmawati Tamima, dan beberapa anggota DPRD setempat lainnya, bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dalam kunker ini, anggota Komisi D DPRD Demak mendapatkan paparan soal Raja Ampat. Ramawati menuturkan, Kabupaten Raja Ampat dideklarasikan sebagai kabupaten baru. Ini berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat, pada  3 Mei 2002.

Kabupaten Raja Ampat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong dan termasuk salah satu dari 14 kabupaten baru di tanah Papua. Saat ini, kata dia, Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 4 pulau besar. Yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dan 1847 pulau-pulau kecil. Pusat pemerintahan berada di Waisai, Distrik Waigeo Selatan, sekitar 36 mil dari Kota Sorong.

Kepemerintahan di kabupaten ini baru berlangsung efektif pada tanggal 9 Mei 2003. Adapun, luas wilayah Kepulauan Raja Ampat adalah 46.108 km2, terbagi menjadi 24 distrik, 117 kampung, dan 4 kelurahan dengan jumlah penduduk 63.000 jiwa. Terdiri dari 1800 pulau besar dan kecil. “APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2017 adalah Rp 1,335 triliun dengan PAD sebesar Rp 50 miliar dari sektor unggulan pariwisata dan perikanan selain tambang nikel.. Dari seluruh total anggaran untuk pariwisata dianggarkan Rp 32 miliar dan untuk pendidikan adalah 20 persen,” katanya.

Jumlah wisatawan sebanyak 1.800 wisatawan pertahun. Namun demikian, Pemkab Raja Ampat berencana akan membatasi jumlah wisatawan yang masuk untuk menjaga kelestarian alam. Program pelestarian lingkungan didukung dengan adanya Perda yang mengatur tentang perlindungan terumbu karang dan pelarangan pemancingan ikan hiu. Selain itu ada pembagian zona-zona untuk para nelayan dalam mencari ikan. “Kebijakan ini sudah berjalan 5 tahun,” katanya.