Tolak Pasien, Rumah Sakit Bisa Disanksi

586
KLINIK HUKUM : Rombongan pembicara dan moderator bersama pegawai kelurahan di wilayah Pedurungan usai mengikuti “Klinik Hukum Peradi” di Aula Kecamatan Pedurungan. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
KLINIK HUKUM : Rombongan pembicara dan moderator bersama pegawai kelurahan di wilayah Pedurungan usai mengikuti “Klinik Hukum Peradi” di Aula Kecamatan Pedurungan. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG-Secara hukum Rumah Sakit (RS) dilarang menolak pasien gawat darurat. Ketika keadaan pasien membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

Hal itu disampaikan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang, Theodorus Yosep Parera dalam acara sosialisasi hukum kesehatan dan keamanan warga dalam program “Klinik Hukum Peradi” bersama pegawai kelurahan di wilayah Kecamatan Pedurungan, Selasa (14/11) malam.

Yosep mengatakan, hal tersebut secara jelas sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian UU nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 4 Tahun 2011 tenang disiplin profesional dokter dan dokter gigi .

“RS menolak pasien gawat darurat jelas dilarang. Secara hukum kalau tidak melayani masyarakat bisa diberi sanksi oleh pemerintah. Sanksinya bisa berupa teguran lisan dan tertulis, bisa juga denda dan pencabutan izin rumah sakit. Selain itu, bisa juga diberikan sanksi pidana,” kata Yosep disela-sela acara itu, yang didaulat menjadi moderator.

Adapun sejumlah pembicara dalam acara tersebut diantaranya Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang dr Sarwoko, Kapolsek Pedurungan Kompol Mulyadi, Camat Pedurungan Kukuh Sudarmanto, dan Danramil 11/Pedurungan Peltu Puji Widianto.

Sarwoko mengatakan, apabila ada warga berobat ke RS maka harus diterima sekalipun belum memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) maupun Universal Health Coverage (UHC), apalagi pasien dalam keadaan gawat darurat, sehingga apabila ada warga yang belum memiliki jangan langsung diminta uang muka.

“Nanti kalau sudah berobat tinggal diberi waktu 1 x 24 jam untuk menguru BPJS, kartu KIS atau UHC. Bagaimanapun semua RS wajib melayani pasien, nanti kalau UHC semua dirawat di klas 3, kalau naik kelas otomatis gugur,” kata dr Sarwoko.

Sementara itu, Kukuh Sudarmanto mengatakan, baik glandangan dan pengemis yang tidak tahu asal usulnya, juga mempersilahkan para pegawai kelurahan untuk membawanya ke rumah sakit apabila ada di wilayahnya. Namun demikian, harus terlebih dahulu kordinasi dengan dinas sosial, yang diakuinya sudah melakukan kerjasama.

“Dinas Kesehatan juga ada ambulan hebat, sebentar lagi ada ambulan sigap dan ambulan transport berupa sepeda motor, semua itu bebas digunakan, bisa telepon 1500132,” sebutnya.  (jks/zal)