Tinggi, Diskriminasi Perempuan di Pekerjaan

436

SEMARANG- Sikap diskriminasi kerja terhadap para tenaga kerja di Indonesia menurut Kementerian Tenaga Kerja saat ini masih relatif tinggi, yakni mencapai angka 30 persen. Diskriminasi ini terjadi khususnya pada perempuan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker, Sugeng Priyanto, menjelaskan, diskriminasi masih kerap terjadi mulai dari pembayaran upah, hingga kesempatan menduduki jabatan yang didominasi kaum pria.

“Kami tidak ingin lagi terjadi diskriminasi gender di lapangan kerja,” ungkapnya di sela kegiatan International Conference on Indonesian Sosial and Political Enquiries (ICISPE) yang kedua kali dengan tajuk Eradicating Inequalities diprakarsai FISIP Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Hotel Santika Semarang, Selasa (24/10).

Faktanya, masih terdapat pekerja perempuan yang mendapat gaji/ upah lebih kecil dari laki-laki. Sugeng mencontohkan, ada pekerja laki-laki yang digaji Rp 2,6 juta/ bulan, sedangkan perempuan hanya Rp 2 juta/bulannya.

Tindak diskriminasi yang menimpa kaum perempuan itu banyak terjadi di sektor industri atau pabrik yang sebatas mempekerjakan mereka hanya sebagai worker (buruh, Red).

“Catatan kami angkanya ada 30 persenan. Banyak perempuan yang hanya dipekerjakan di pabrik dan belum pada posisi kunci. Ke depan, kami minta mereka jangan hanya menjadi worker,” terangnya.

Sugeng menegaskan, semestinya kaum perempuan dan laki-laki mendapat perlakuan yang sama dalam pekerjaan. Tak hanya itu, keduanya juga harus mendapat kesempatan meraih jabatan atau posisi penting yang diberikan secara objektif.

Ditambahkan, tindak diskriminatif itu sebenarnya banyak dipengaruhai oleh kultur sosial budaya masyarakat Indonesia yang patrialistik atau mengutamakan kaum laki-laki ketimbang perempuan. Kultur ini, lanjut dia, perempuan dianggap sebagai kanca wingking yang membuat mereka tidak bisa berperan optimal karena faktor sosial budaya.

“Ke depan, kaum laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan dan kesemptan yang sama. Pemahaman mengenai perempuan yang terkesan patrialistik juga harus dikikis,” tegasnya.

Dekan FISIP Undip, Sunarto, menjelaskan, ICISPE merupakan forum konferensi internasional yang sudah kedua kalinya diselenggarakan fakultas itu yang diikuti peneliti dalam dan luar negeri.

Diskriminasi perempuan, kata dia, terjadi dalam berbagai bidang yang bervariasi, mulai kesenjangan ekonomi, pendidikan, gender, hingga hak-hak menjalankan kegiatan beragama bagi kelompok minoritas.

Ya, kegiatan ini memang sejalan dengan tuntutan Undip yang sudah menyandang status perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Masing-masing fakultas diminta go-international,” katanya. (tsa/aro)