Polisi Tingkatkan Pengawasan

328

UNGARAN–Kapolres Semarang, AKBP Agus Nugroho meminta jajarannya untuk tidak main-main dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) di Kabupaten Semarang. Hal itu dikatakan Agus usai Rapat Koordinasi dengan Kapolsek dan Babinkamtibmas di Mapolres Semarang, Selasa (24/10) kemarin.

“Khusus petugas bila ikut bermain, instruksi dari Kapolri sudah jelas yaitu dipecat. Karenannya, kami meminta para Kapolsek Babinkamtibmas untuk tidak main-main,” ujar Agus.

Dikatakannya, perintah langsung untuk ikut mengawasi DD datang langsung dari Kapolri setelah instruksi dari Presiden Joko Widodo. “Kami sudah mendapat perintah langsung dari Kapolri, sehingga langsung melakukan koordinasi dengan semua Kapolsek dan Babinkamtibmas di Kabupaten Semarang,” ujarnya.

Untuk teknis pengawasan, lanjutnya, pihaknya masih akan melakukan pembicaraan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Semarang. Meski begitu, Kapolres juga menegaskan apabila dalam pengawasan ditemukan penyelewengan, maka tidak akan langsung dipidana namun dilakukan pembinaan kepada kepala desa setempat.

Sementara itu, beberapa kepala desa menyambut baik dengan keterlibatan kepolisan dalam pengawasan penggunaan DD. Kades Duren Kecamatan Pringapus, Dwi Sulistyo mengungkapkan jika keterlibatan pihak kepolisian dalam pengawasan penggunaan DD sangat diperlukan. “Sehingga bisa semakin transparan dan jelas tentang penggunaannya,” ujar Dwi.

Dikatakan Dwi, langkah yang diambil Presiden Joko Widodo untuk melibatkan kepolisian dalam pengawasan penggunaan DD disebabkan maraknya Kepala Desa (Kades) yang terjerat kasus korupsi penyalahgunaan DD. Meski begitu, lanjutnya, pihak kepolisian harus mempelajari dahulu bagaimana alur DD dan pola penggunaan DD. “Jadi mereka (kepolisian) tak hanya sekedar mengawasi. Namun juga mempelajari biar tidak ada kesalahpahaman,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kades Pringsari, Zaenal. Dikatakannya, sebelum munculnya intruksi dari Presiden tersebut, pihaknya sudah melakukan kerjasama pengawasan untuk penggunaan DD dengan kepolisian. “Kami selalu melibatkan kepolisian yaitu kapolsek dan babinkamtibmas untuk pengawasan DD di desa kami,” ujarnya.

Munculnya instruksi Presiden Joko Widodo tersebut, menurutnya akan semakin mempermudah kades melakukan pengelolaan DD. Selama ini, pengawasan penggunaan DD, selain kepolisian sudah dilakukan Tim TP4D masing-masing wilayah yang melibatkan Kejaksaan. (ewb/ida)