Ketatnya Kenaikan Pangkat Guru

1513
Oleh: Luftia Hanik
Oleh: Luftia Hanik

SAAT ini guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadapi tantangan cukup berat dalam mendapatkan kenaikan pangkat (KP). Sistem Kenaikan Pangkat yang sekarang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana mulai 1 Januari 2013, KP guru harus menggunakan Penilaian Kinerja Guru (PKG) sebagai metode untuk mengukur kemampuan guru dan angka kreditnya, yang harus dilengkapi unsur-unsur dari kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Dasar hukum sistem KP guru ini adalah Permenpan dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Sebelum digulirkannya Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 ini, guru relatif mudah dalam proses pengumpulan angka kredit, sehingga lebih cepat dan mudah naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, tidak aneh jika banyak guru di Indonesia dengan masa kerja yang pendek, tetapi memiliki pangkat yang tinggi.

Hal ini karena mengacu Permenpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Permenpan tersebut memang memungkinkan mengingat persyaratan bagi guru golongan II dan III untuk naik pangkat tidak begitu berat dan mudah diperoleh. Setelah berpangkat pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan guru madya, guru tidak lagi segesit saat masih golongan II dan III guna mengajukan persyaratan KP ke golongan IV/b.

Saat Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 diterapkan, guru yang akan naik pangkat dituntut melaksanakan PKB, yakni Pengembangan Diri (PD) melalui diklat fungsional guru, seminar, lokakarya, workshop, dan in house training, serta harus dilampiri dengan surat tugas, laporan kegiatan, sertifikat dan struktur program kegiatan yang diikuti. Di samping itu juga wajib membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Publikasi Ilmiah (PI).

Pengembangan Profesi

Dalam peraturan baru tersebut guru diwajibkan untuk melaksanakan pengembangan profesi membuat KTI. Karena ini mutlak dibuat mulai guru pertama (III/b) yang akan naik jabatan guru Muda (III/c). Hal inilah yang selama ini menjadi momok bagi para guru yang akan naik pangkat saat masih menggunakan Permenpan Nomor 84 Tahun 1993, sehingga karir banyak terhenti di golongan IV/a.

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi siswa. Esensinya guru dituntut tidak hanya mentransfer ilmu kepada para siswanya, tetapi juga harus mampu mengembangkan karir profesinya sehingga tercipta guru yang professional dan mendukung upaya perubahan yang lebih baik. Para guru tidak dapat lagi merasakan naik pangkat dengan begitu mudahnya, namun harus menjadi tantangan dan bersungguh-sungguh dalam upaya mengusahakan kenaikan pangkatnya.

Banyak kewajiban yang harus dipenuhi sebagai syarat kenaikan pangkat terkait profesinya. Para guru harus pandai-pandai dalam membagi waktunya antara mengikuti diklat, membuat KTI dengan tugas utamanya mengajar/mendidik. Yang mana hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Ketatnya kenaikan pangkat tersebut sebagaimana pengalaman yang dialami penulis, seyogyanya para guru tetap bersemangat dalam mendidik dan memperjuangkannya yang memang sudah menjadi haknya. Peraturan baru ini dibuat bukan untuk mempersulit kenaikan pangkat guru, tetapi untuk memotivasi seorang guru terus berkembang dan berkarya agar makin profesional. (*/aro)