PSI Usung Haryanto Arbi jadi Bacaleg

317

SEMARANG – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai melakukan penetrasi di Jateng untuk menghadapi Pileg 2019 mendatang. Nama pebulutangkis legendaris, Haryanto Arbi pun disebut-sebut bakal diusung sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Ketua Umum PSI Grace Natalie menjelaskan, pihaknya telah melakukan penjaringan calon legislatif  via online. Pendaftaran via online sengaja dilakukan karena kemampuan anggaran PSI sangat terbatas. “Sengaja kami buka via online karena dana kami terbatas,” terangnya di sela-sela Kopi Darat Wilayah (Kopdarwil) DPD PSI Jateng di Star Hotel Semarang, kemarin.

Dari 600 bacaleg tersebut, nama pebulutangkis nasional Haryanto Arbi masuk sebagai pendaftar di Jateng. Dijelaskan Grace, Haryanto Arbi memang punya eletabilitas dan popularitas yang tinggi di Jateng, bukan tidak mungkin akan didapuk sebagai caleg. “Tetap melewati proses yang berlaku di PSI. Semua punya kans sama,” terangnya.

Meski punya bacaleg yang sudah punya nama di tingkat nasional, Grace tak mau terlalu terbawa euforia. Sebab hingga saat ini, PSI belum resmi terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. Saat ini, PSI tengah melakukan pendaftaran.

Grace optimistis lolos dalam verifikasi pendaftaran partai peserta Pemilu 2019 oleh KPU. Pekan ini direncanakan sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Partai Politik (SiPol) milik KPU. Dia mengaku, semua persyaratan yang diminta KPU sudah siap semua. Termasuk jumlah dukungan anggota dan daerah di kabupaten kota sudah siap. “Di Kemenkumham, kami adalah satu-satunya partai yang lolos verifikasi dan untuk verifikasi di KPU untuk Pemilu 2019 optimis pasti lolos,” bebernya.

Komisioner KPU Jateng Bidang Pemutakhiran Data Pemilih, Muslim Aisya menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada beberapa syarat parpol menjadi peserta pemilu. Yakni harus berstatus badan hukum mengacu surat keputusan dari Kemenkumham dan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia.

Selain itu, minimal ada perwakilan sebanyak 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi. Untuk wilayah Jateng, minimal ada di 27 kabupaten/kota. Serta, 50 persen perwakilan di setiap wilayah kecamatan di masing-masing kabupaten/kota.

“Kami, KPU di tingkat provinsi tidak ikut cawe-cawe. Yang punya gawe adalah KPU pusat menerima berkas pendaftarannya. Sementara KPU di kabupaten/kota tugasnya menerima salinan KTA dan KTP dari anggotanya. Kan persyaratannya, parpol itu harus punya anggota seperseribu atau seribu anggota di kabupaten/kota,” paparnya. (amh/ric)