Anggaran 2018 Difokuskan untuk RPJMD

577

UNGARAN – Rasionalisasi atau pemangkasan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran 2018 difokuskan untuk kegiatan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah (RPJMD).

Sekda Kabupaten Semarang Gunawan Wibisono yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan pihaknya dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang memiliki banyak prioritas program kegiatan.“KUA-PPAS sudah seimbang, antara pendapatan dengan belanja tidak ada defisit maupun surplus sehingga nol,” ujar Sekda yang akrab di sapa Soni tersebut, Jumat (6/10).

Dijelaskan lebih lanjut meski terdapat rasionalisasi anggaran hal itu dikarenakan banyak prioritas yang menjadi keinginan bersama. Terutama dari anggota Banggar DPRD agar difokuskan pada prioritas program kegiatan yang sudah direncanakan dalam RPJMD. “Rasionalisasi anggaran yang memang dipandang belum prioritas,” ujar Soni.

Dijelaskan Soni, dalam hal ini Banggar DPRD Kabupaten Semarang menginginkan satu program untuk lebih fokus dan segera dikerjakan. Seperti halnya prioritas pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten.

Dimana dalam rencana pembangunan infrastruktur tersebut sudah dialokasikan anggaran yang cukup. Contoh lain yaitu fokus untuk pembangunan pasar Suruh. Dimana dalam pembangunan pasar Suruh tersebut sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar.

Juga pembangunan RSUD Ungaran dimana sudah dianggarkan lagi tahun 2018 sebesar Rp 55 miliar. Dikarenakan alokasi anggaran untuk RSUD Ungaran yaitu sebesar Rp 50 miliar di 2017 masih kurang mengingat realisasinya hanya Rp 45 miliar.

Terkait dengan pembangunan RSUD Ungaran, apabila sesuai DED kebutuhnya Rp 100 miliar, sehingga kekurangannya dicukupi. Sementara itu, terkait dengan pemangkasan anggaran perbaikan RLTH (Rumah Tak Layak Huni), Soni menjelaskan anggaran yang dipangkas untuk wilayah kelurahan.

Karena saat pembahasan data by name by addres calon penerima bantuan belum ada. “Jumlah RTLH di kota tidak banyak, kalau toh ada satu dua rumah bisa teratasi dari kepedulian warga sekitar melalui gotong royong. Perbaikan RTLH lebih difokuskan di wilayah pedesaan,”  katanya.

Untuk pemangkasan anggaran bantuan siswa miskin SD sebesar Rp 6,372 miliar dan Rp 3.067.500.000 untuk siswa miskin SMP di Disdikbudpora dikarenakan kesulitan by name by address calon penerima bantuan.

Dikhawatirkan bantuan tidak tepat sasaran. “Itu kemarin dikoreski oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), kalau tidak ada datanya dianggap tidak jelas calon penerimanya. Secara teknis ada kesulitan, sampai pembahasan data penerima bantuan belum tersedia,” katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Semarang dengan TAPD disepakati alokasi anggaran belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas atau dirasionalisasi. Total anggaran  yang dipangkas dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2018 tersebut mencapai Rp 26,512 miliar. (ewb/bas)