Keabsahan Kontrak E-Commerce

2051

Ibu Dini S Purwono, saya pernah melakukan suatu transaksi pembelian barang melalui internet dengan sistem pembayaran dengan tanda tangan digital (digital signatur). Namun setelah transaksi, pihak penjual tidak pernah mengirimkan barangnya. Upaya hukum apa yang dapat saya lakukan? Bagaimana keabsahan bentuk kontrak e-commerce ini, khususnya mengenai pembuktian dan masalah tanda tangan digital? Atas jawabannya disampaikan terima kasih.
Ariyani
+628122932xxx

JAWABAN:
Ibu Ariyani yang saya hormati. Pertama-tama, keabsahan kontrak e-commerce itu tidak terlepas dari syarat sahnya sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer. Adapun 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian adalah: 1) adanya kesepakatan para pihak; 2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3) adanya obyek tertentu; dan 4) sebab yang halal. Secara teori, sepanjang 4 syarat tersebut terpenuhi maka suatu perjanjian adalah sah dan mengikat para pihak terlepas apapun bentuknya.

Kemudian, secara spesifik Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11/2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19/2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan dengan jelas bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara peradilan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa untuk beberapa jenis dokumen yang secara undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk akta, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk elektronik.

Secara umum, informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menerangkan suatu keadaan. Terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal pembelian barang melalui internet, Pasal 7 UU ITE dan penjelaskan menjamin bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Selanjutnya, Pasal 9 UU ITE dengan jelas mensyaratkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan, termasuk pada harga produk dan ketentuan pengiriman barang. Dengan demikian, jelas bahwa secara hukum transaksi yang dilakukan melalui media elektronik adalah sah dan mengikat para pihak sepanjang memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh undang-undang.

Terkait dengan tanda tangan digital/elektronik, Pasal 11 ayat (1) UU ITE dengan jelas menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama seperti tanda tangan manual, selama memenuhi persyaratan yang diatur di dalam UU ITE. Berdasarkan PP No 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, secara garis besar ada 2 macam tanda tangan elektronik, yaitu yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Untuk tanda tangan elektronik tersertifikasi, proses pembuatannya harus dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik yang diakui oleh Menkominfo. Perbedaan dari penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi atau tidak tersertifikasi adalah terletak pada kekuatan nilai pembuktiannya. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, seperti scanned copy dari tanda tangan biasa, tetap mempunyai kekuatan nilai pembuktian meskipun relatif lebih lemah dibandingkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memiliki nilai pembuktian paling kuat mengingat jenis tanda tangan ini menggunakan sistem verifikasi dan personal identification number (PIN), dan karenanya tidak mudah ditampik atau dipalsukan.

Dalam hal terjadi sengketa, seperti tidak terjadinya pengiriman barang oleh penjual sesuai kontrak, maka pihak pembeli sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak penjual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. (*)

Pertanyaan seputar permasalahan hukum, khususnya hukum perdagangan, sekuritas, kapital market, merger dan akuisisi, general corporate, komersial, dan lain sebagainya, bisa disampaikan ke email editor@radarsemarang.com atau SMS/WA 081 228 87287.