Kritik Perbedaan Perlakuan Pasien BPJS

989

SEMARANG – DPRD Jateng mendukung penuh upaya masyarakat untuk menuntut perbaikan layanan kesehatan. Sebab, diakui atau tidak pelayanan kesehatan sampai sekarang masih menyisakan berbagai problem. Terutama pelayanan yang menggunakan asuransi BPJS.

Dukungan itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi saat menemui perwakilan anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jateng di kantor DPRD Jateng, kemarin. “Tidak dipungkiri masih banyak masyarakat tidak terlayani oleh BPJS. Banyak keluhan masyarakat yang kami terima mulai dari keterbatasan kamar rawat inap pasien BPJS sampai pelayanan yang belum standar. Karena itu kami mendukung upaya tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, sekarang masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya. Padahal, sesuai amanat undang-undang, perusahaan wajib memasukkan karyawannya pada BPJS. Sudah saatnya pelayanan BPJS dikritisi kembali. Ia berharap masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. “Kami akan terus mendorong perusahaan agar menjalankan amanah tersebut. Di Jateng Pemprov juga harus aktif agar pelayanan kesehatan lebih bagus,” tambahnya.

Tuntutan perbaikan layanan kesehatan dilakukan dengan melakukan aksi long march Surabaya-Jakarta. Anggota KSPI Pusat Ade Kenzo telah menjalani aksi jalan kaki sendirian dimulai dari Surabaya pada 2 September lalu. Ditargetkan tiga pekan lagi dia tiba di Istana Merdeka untuk menyuarakan tuntutan itu.

Ketua KSPI Jateng, Aulia Hakim  mengatakan, setidaknya ada 19 tuntutan yang dibawa Ade Kenzo untuk bisa didengarkan Presiden Joko Widodo. Tuntutan dilakukan mengingat kondisi di masyarakat yang memang sangat memprihatinkan terkait dengan pelayanan kesehatan. “Kami turut meminta dukungan masing-masing anggota DPRD. Dengan demikian tuntutan kami menjadi kuat, dan benar-benar menjadi keluhan yang harus segera dibenahi,” tambahnya.

Dari tuntutan yang akan disuarakan kepada Presiden, diantaranya seperti masih ada batasan kuota kamar rawat inap pasien BPJS dan perbedaan antara kamar rawat inap BPJS dan pasien umum. “Pasien BPJS untuk bisa mendapatkan kamar inap harus menunggu lama. Kondisi itu berbeda dengan perlakuan dengan pasien umum yang begitu cepat mendapatkan penindakan,” kata Aulia. (fth/ric)