PN Belum Diajak Koordinasi

Pemberlakuan E-Tilang CCTV

526
MASIH TINGGI : Petugas Dishub Kota Semarang melakukan pengawasan dan mencatat pelat nomor yang melanggar aturan dan terekam CCTV (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).
MASIH TINGGI : Petugas Dishub Kota Semarang melakukan pengawasan dan mencatat pelat nomor yang melanggar aturan dan terekam CCTV (ADENNYAR WYCAKSONO / JAWA POS RADAR SEMARANG).

“Belum ada koordinasi lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penggunaan CCTV sebagai alat bukti tilang ini.”

M Sainal Humas PN Semarang

SEMARANGPemberlakuan kebijakan e-tilang CCTV tampaknya belum memiliki landasan hukum yang kuat. Bahkan, Pengadilan Negeri  (PN) Semarang sebagai eksekusi putusan belum pernah diajak koordinasi oleh Dinas Perhubungan maupun Satlantas Kota Semarang dan Ditlantas Jateng.

“Belum ada koordinasi lebih lanjut berkaitan dengan mekanisme penggunaan CCTV sebagai alat bukti tilang ini,” kata Humas PN Semarang, M Sainal, saat bertemu dengan Jawa Pos Radar Semarang, di kantornya, Selasa (26/9).

Namun demikian, lanjut Sainal, apabila kebijakan itu nantinya tetap berjalan, maka berkas tilang yang dimaksud tetap dilimpahkan ke pengadilan. Karena pengadilan tetap harus menyidangkan dan menjatuhkan putusan.

Terkait dengan eksekusi hukuman, lanjut dia, berupa denda yang akan ditagihkan saat pemilik kendaraan membayar pajak, hal tersebut merupakan tanggung jawab jaksa.

“Soal mekanisme pembayaran tanggung jawab jaksa eksekutor, pengadilan hanya menjatuhkan putusan,” jelasnya.

Menurutnya, rekaman CCTV tetap dimungkinkan untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti di dalam pengadilan, meski dalam KUHAP tidak dijelaskan secara detail.

Ia menjelaskan, dalam pasal 184 KUHAP dijelaskan tentang adanya lima alat bukti yang bisa digunakan di pengadilan.  Namun demikian, sesuai dengan perkembangan waktu, keberadaan alat bukti untuk kebutuhan persidangan juga mengalami perubahan. Ia mencontohkan , KPK yang kerap menggunakan rekaman penyadapan sebagai alat bukti.

“Tetap bisa digunakan karena kasus pelanggaran lalu lintas tetap melalui persidangan, meskipun tergolong sebagai perkara cepat,” ujarnya.

Kasi Intelijen Kejari Kota Semarang, Tri Yulianto, memastikan, terkait kebijakan tersebut, untuk eksekusinya tetap melalui jaksa. Ia juga mengaku, sebelumnya Kasi Tipidum sudah pernah mengikuti koordinasi terkait kebijakan itu. “Bagaimanapun eksekutor itu jaksa, perkara tilang itu masuk tipiring, nantinya si pelanggar tinggal membayar ke petugas tilang dan sebagai esekutornya jaksa,”kata Tri kepada Koran ini.

Ia menyampaikan, terkait tilang yang menerima pembayaran dan melakukan pengembalian barang bukti adalah jaksa. Sehingga eksekutornya tetap melalui jaksa.

Saat ditanya koran ini, terkait kebijakan tersebut apakah dimungkinkan bisa berdampak banyaknya gugatan, Tri menyatakan bisa saja terjadi, khususnya bagi yang rental mobil, dengan pelanggar orang lain, namun yang membayar orang lain. Selain itu kendaraan yang hanya meminjam kemudian melanggar.

“Itu sudah prosedurnya. Memang dampaknya mengenai kebijakan CCTV, nanti masyarakat akan menjadi kebingungan juga, dan bisa saja berdampak banyaknya gugatan,”katanya.

Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Semarang Raya, Theodorus Yosep Parera, menilai penerapan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas melalui sistem e-tilang CCTV sebagai barang bukti sebagai hal yang tidak memiliki dasar hukum. “Apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang penggunaan rekaman CCTV sebagai bukti pelanggaran,” ujarnya setengah bertanya.

Menurutnya, penerapan Undang-Undang Lalu Lintas tersebut tunduk pada KUHAP. Penjatuhan sanksi terhadap pengendara yang diberi bukti pelanggaran, lanjut dia, tetap harus melalui mekanisme persidangan. Sanksi berupa denda yang nantinya harus dibayar bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kata dia, tidak bisa diterapkan begitu saja. Ia menilai, harus ada amandemen terhadap Undang-Undang Lalu Lintas agar bisa mencakup pelaksanaan penindakan dengan CCTV sebagai bukti. “Harus disiapkan hukum acara baru untuk mengakomodasi mekanisme baru itu nantinya,” katanya

Pelanggaran Masih Tinggi

Sementara itu, hari kedua penerapan e-tilang CCTV yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Semarang, Satlantas Polrestabes Semarang, dan Ditlantas Polda Jateng, ternyata masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan pengendara ketika berhenti di traffic light.

Pantuan Jawa Pos Radar Semarang di ruang Area Traffic Control System (ACTS) Dishub Kota Semarang, belasan petugas tampak sibuk memantau dan mengontrol  arus lalu lintas. Ketika ada pengendara yang melanggar, petugas yang berjaga pun melakukan peringatan melalui ruang kontrol yang tersambung di speaker traffic light.

“Angkot dan sepeda motor Supra, diharap menaati peraturan lalulintas dengan berhenti di belakang marka jalan. Kami akan mencatat pelat nomor kendaraan dan memberlakukan tilang,” kata salah satu petugas.

Peringatan melalui suara tersebut, sontak membuat pengendara panik, ada yang mundur untuk menempatkan kendaraannya di belakang marka, ada pula yang langsung kabur terbirit-birit lantaran malu diperingatkan dan menjadi pusat perhatian sekaligus contoh yang buruk saat berkendara.  “Selain sanksi tilang, sanksi sosial juga didapatkan pelanggar. Mereka langsung diperingatkan pengendara lain karena tidak patuh lalu lintas,” ujar  Kepala Bidang Lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Semaran, Kusnandir, Selasa (26/9) siang.

Ia menerangkan, dari 27 titik ATCS yang dipasang, simpang traffic light Tlogosari menjadi penyumbang terbanyak pelanggaran lalu lintas. Dari data yang ada, pada Selasa (26/9) kemarin, ada sekitar 80 pelanggaran yang terekam kamera pemantau.

“Untuk traffic light lain sudah mengalami pengurangan pelanggaran, namun di simpang Tlogosari masih sangat tinggi, dan didominasi kendaraan bermotor roda dua serta angkutan umum,” jelasnya.

Menurut dia, pasca dilakukan sosialisasi hingga pelaksanaan hari pertama kemarin, masyarakat mulai menyadari pentingnya menaati peraturan berlalu lintas. “Seperti yang terpantau, jika ada pengendara yang melanggar di traffic light, mereka akan ditegur pastinya, juga menjadi sanksi sosial bagi pengendara yang melanggar,” katanya.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan, di antaranya melewati garis batas marka jalan di traffic light, berhenti di zebra cross saat lampu merah, melawan arus dan belok kiri seharusnya jalan, malah berhenti. Rencananya, pihak Dishub akan  melakukan penambahan titik ATCS di beberapa persimpangan traffic light.

Seperti diketahui, saat ini, Dishub Kota Semarang memasang 27 ATCS di persimpangan traffic light di Kota Semarang. “ Nanti akan kita tambah 11 titik ATCS, selain sebagai pengatur lalu lintas, memantau lalu lintas, juga sebagai pengamanan. Kita akan pasang seperti di Kampung Pelangi, Kawasan Berok, dan lainnya,” jelasnya.

Dari data yang didapat, lanjut Kusnandir  data kendaraan pelanggar lalu lintas yang terekam CCTV ATCS  Kota Semarang berupa nomor pelat kendaraan, waktu, dan tempat kejadian. ‘’Semuanya akan dikirim ke Dirlantas Polda Jateng dan Satlantas Polrestabes Semarang,’’ katanya.

Data yang diberikan tersebut, Dirlantas Polda Jateng akan memproses kepemilikan dan alamat pemilik kendaraan. Kemudian dari data kepemilikan dan alamat kendaran tersebut, Satlantas Polrestabes Semarang akan mendatangi alamat tersebut untuk dilakukan pemeriksaan administrasi dan penindakan.

Seorang warga, Hikmah, mendukung pemberlakuan e-tilang CCTV.  “Kalau dari saya ya bagus sih, tapi kadang ada pula lalu lintas yang lampu merahnya itu gak tertib, kayak sama-sama jalan atau yang satu hijau, yang satu juga hijau kan itu susah juga. Tapi sejauh ini efektif sih,” ujar Hikmah salah satu pengguna jalan.

E-tilang yang masih menjadi bahan percobaan untuk sementara memang belum begitu banyak dilakukan sosialisasi. Namun sebagian masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui mengenai e-tilang ini.  “Lebih praktis karena menghemat waktu, juga gak langsung ditindaklanjuti di tempat, terus juga itu bisa menghindari pungli dari pihak kepolisian sendiri, jadi lebih bagus sih kalau dilihat-lihat,” ujarnya. (mg42/den/jks/mg42)