Haruskah Bangun Tol Bawen-Jogja?

700

DALAM rangka mendukung pengembangan kawasan wisata Borobudur, pemerintah berencana membangun dua ruas tol, yakni Cileunyi-Tasikmalaya-Cilacap-Jogja-Solo dan Bawen-Jogja. Wacana ini tampaknya akan segera terwujud, setelah sukses dapat menuntaskan pembangunan Tol Trans Jawa yang dapat menghubungkan Jakarta-Surabaya pada 2018.

Ditambah lagi di Pulau Jawa ada empat dari 10 destinasi wisata selain Bali dan Jogja, yakni Kawasan Tanjung Lesung (Banten), Kawasan Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kawasan Borobudur (Jawa Tengah) dan Kawasan Bromo (Jawa Timur). Kesemuanya mengingnkan akses yang cepat, pastinya menginginkan jalan tol. Namun tidak semua dapat dibangun jalan tol. Mengingat kondisi geografisnya, hanya Kawasan Borobudur dan Kawasan Tanjung Lesung yang direkomendasi

Oleh: Djoko Setijowarno
Oleh: Djoko Setijowarno

Menuju ke Kawasan Borobudur di Jawa Tengah juga diputuskan ada akses jalan tol. Presiden Joko Widodo telah menetapkan 56 proyek baru, selain hampir 200 proyek yang sebelumnya masuk kategori Proyek Strategis Nasional dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategsi Nasional. Di sektor jalan tol, Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 71 km masuk menjadi proyek prioritas baru. Proyek ini sendiri masih dalam tahap studi kelayakan dan ditargetkan bisa dilelang setidaknya pada akhir 2017 atau awal tahun depan. Borobudur sudah ditetapkan sebagai Kawasan Stategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Sementara di jalur yang sama sudah tersedia lahan jaringan jalan rel non aktif. Dahulu sempat ada perjalan kereta Semarang-Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Jogja sepanjang 156 kilometer. Saat ini, tidak semua jaringan rel tersebut dapat digunakan. Yang masih aktif lintas Semarang-Kedungjati 35 kilometer dan lintas Tuntang-Ambarawa-Bedono. Lintas Semarang-Kedungjati bagian dari lintas Semarang-Solo. Lintas Tuntang-Bedono dimanfaatkan operasi kereta wisata. Sementara lintas Kedungjati-Tuntang sepanjang 30 kilometer, sejak 2014 sudah dilakukan reaktivasi. Namun hingga sekarang belum selesai, bahkan terlihat mangkrak. Walau sudah banyak anggaran yang dikucurkan untuk mengaktifkan jalur ini. Tubuh jaringan jalan sudah selesai disiapkan. Terhenti pembangunan sejak dua tahun lalu.

Untuk mengaktifkan kembali jalur (121 kilometer) butuh anggaran sekitar 4,8 triliun untuk pembangunan infrastrukturnya. Dengan asumsi 1 kilometer jalan rel diperlukan biaya Rp 40 miliar. Bandingkan dengan membangun infrastruktur jalan tol. Jika mengacu pada perhitungan investasi per kilometernya yang mencapai Rp 100 miliar, maka nilai investasi total proyek tersebut mencapai Rp 10,72 triliun. Jalan rel tidak perlu proses pembebasan lahan, cukup penertiban lahan. Sedangkan jalan tol masih memerlukan proses pembebasan lahan. Dan harus ada tambahan anggaran untuk pembebasan lahan. Membangun infrastruktur jalan tol bisa dua kali lipat jalan rel.

Belum lagi lahan yang dibebaskan untuk jalan tol merupakan lahan pertanian bukan permukiman. Lahan pertanian di jalur ini merupakan lahan pertanian yang produktif untuk menghasilkan pangan berkualitas. Lahan produktif itu tidak terlepas dari keberadaan beberapa gunung api, seperti Merapi, Merbabu, dan Telomoyo. Akan banyak lahan pertanian produktif yang hilang, makin berkurang produksi pangan Jawa Tengah. Petani kehilangan lahan pertanian. Warga yang bersandar hidup dari usaha pertanian akan kehilangan mata pencaharian. Luasan lahan yang akan dibebaskan dengan lebar rata-rata 50 meter, membutuhkan sekitar 355 hektare. Tidak hanya lahan produktif, sumber mata air untuk kehidupan juga akan berkurang.