Transportasi Daring Harus Diatur

Oleh : Djoko Setijowarno

403

BIAYA keluarga yang dikeluarkan untuk mengakses fasilitas publik (seperti transportasi umum) cukup mahal (kisaran 30-40 persen dari pendapatan), keberadaan transportasi daring menjadi pilihan. Tipikal pendapatan rendah masyarakat yang tidak terhubungkan dengan struktur kota dan sistem transportasi, tidak dapat dipungkiri, ketika ojek dan taksi aplikasi beroperasi, masyarakat menyambut sangat antusias.

Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mencoba mengaturnya dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek. Namun beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) telah menerima permohonan 6 pengemudi taksi aplikasi untuk mencabut beberapa pasal dari aturan tersebut. Ada 14 pasal yang diperintahkan untuk dicabut. Jika ini dibiarkan dan tidak ada yang mengatur taksi aplikasi, keberadaan taksi aplikasi menjadi ilegal.

Bisa jadi, jika tidak ada aturan baru yang mengikat untuk pengoperasian, pemerintah dapat memberlakukan lagi Permenhub 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Yang jelas dalam Permenhub tersebut tidak memberikan ruang beroperasi bagi keberadaan taksi aplikasi.

Keputusan Hakim MA itu berlaku mutlak, sehingga sebelum memutuskan hendaknya para hakim tersebut dapat meminta. Pasalnya, dampak dari putusan itu cukup besar, menimbulkan konflik horizontal sesama pengelola dan pengemudi angkutan umum di daerah. Masyarakat di daerah tidak paham jika yang diatur itu hanya taksi aplikasi. Sementara ojek aplikasi jauh lebih besar populasinya dan sudah menggerus pendapatan usaha taksi dan angkot di daerah. Keberadaan ojek aplikasi di daerah sudah membuat masalah. Di Jakarta, ojek yang biasa berada di pangkalan, sekarang ojek aplikasi parkir di sepanjang jalan tanpa mengindahkan rambu larangan parkir. Sangat mengganggu arus lalu lintas dan kerap menggunakan trotoar untuk mobilisasinya.

Walau tidak ada kewajiban hakim untuk menghadirkan saksi, tidak ada salahnya para hakim tersebut mendengarkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Organda, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), praktisi transportasi umum, akademisi transportasi untuk mendapatkan masukan sebanyak mungkin. UU Perlindungan Konsumen dan UU Persaingan Bisnis dan Anti Monopoli juga harus dipertimbangkan.

Agak meragukan juga jika usaha taksi aplikasi tergolong usaha menengah kecil dan mikro (UMKM). Salah satu perusahaan aplikasi tersebut menjadi sponsor pertandingan liga sepakbola nasional yang tentunya memerlukan modal tidak sedikit. Cukup besar modal untuk memberikan subsidi bertarif murah yang sesungguhnya tidak akan murah selamanya.

Jika dimanjakan dengan sering diberikan tarif promo, konsumen pasti senang. Akan tetapi bagaimana dengan pendapatan pengemudinya, apakah pendapatannya juga mengikuti tarif promo tersebut. Artinya, jika konsumen sering diberikan tarif promo, pengemudi pasti merugi. Kecuali tarif promo tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan aplikasi dan tidak mempengaruhi pendapatan pengemudi. Dalam hal ini, jelas pengemudi taksi aplikasi dirugikan dan tidak bisa berbuat apa-apa.