Banyak Ruko Tidak Miliki IMB

Satpol PP Kabupaten Wonosobo Gelar Operasi Non-Yustisi

582
BELUM BERIZIN: Satpol PP Wonosobo saat mengecek salah satu bangunan yang belum memiliki IMB (IST).
BELUM BERIZIN: Satpol PP Wonosobo saat mengecek salah satu bangunan yang belum memiliki IMB (IST).

Masih banyak bangunan di Kabupaten Wonosobo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo akan melakukan operasi penertiban selama  satu pekan ke depan.

Operasi yang melibatkan instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal, Dinas Perhubungan Bagian Hukum dan kecamatan ini menyasar bangunan-bangunan yang tidak memiliki IMB, terutama di wilayah kota Wonosobo. Antara lain di sepanjang Jalan Bambang Sugeng, Jalan T Jogonegoro, dan Jalan Pasukan Ronggolawe.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kasatpol PP Wonosobo Haryono ini berhasil mendeteksi sebanyak  14 bangunan yang belum memiliki IMB. “Dalam operasi ini kami mendapati sebanyak 12 bangunan yang belum mempunyai IMB, sedangkan sebanyak 2 bangunan IMB-nya masih dalam proses,” ungkap Haryono, Jumat (8/9).

Bangunan yang belum memilik IMB tersebut rata-rata merupakan tempat usaha berupa ruko maupun kios. Pemilik bangunan yang belum memiliki IMB ini selanjutnya akan diberi teguran dan diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan agar segera mengurus IMB.

“Operasi ini merupakan salah satu tindakan nonyustisi yang dilakukan oleh Satpol PP, sehingga di samping teguran tertulis, kami juga memberikan sosialisasi mengenai persyaratan pembuatan IMB seperti bukti kepemilikan, aturan roi jalan dan aturan perizinan lainnya,” imbuhnya pula.

Operasi penertiban IMB ini direncanakan akan dilaksanakan secara periodik. Harapannya dapat mendorong pemilik bangunan ataupun pihak yang akan melaksanakan pembangunan gedung ataupun bangunan lain agar dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Operasi ini akan kami laksanakan secara rutin di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo sehingga nantinya setiap warga masyarakat yang akan mendirikan maupun merenovasi bangunan mempunyai kesadaran untuk terlebih dahulu mengurus perizinannya, di samping operasi-operasi penegakan perda dan tramtibum lainnya,” jelas Haryono. (ali/ton)