Salurkan PKH ke 58.000 Orang

261
Potensi : Anggota Komisi VIII DPR RI yang diketuai Prof Hamka Haq saat mengunjung E-Warong KUBE PKH Mitra Sejahtera Semarang (istimewa).
Potensi : Anggota Komisi VIII DPR RI yang diketuai Prof Hamka Haq saat mengunjung E-Warong KUBE PKH Mitra Sejahtera Semarang (istimewa).

SEMARANG – Pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) menggelar berbagai program. Diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai saat jumlah kepala keluarga yang sudah menerima bantuan melalui BNI tercatat 58.000 orang dan hanya 1 persen yang belum disalurkan.

Menurut Vice Presiden Head of Consumer Holding PT BNI (Persero) RM Bambang Kusumadi, 1 persen atau sekitar 900 orang yang belum menerima bantuan ini dikarenakan mereka belum sempat mengambil. Diakui untuk dapat menerima bantuan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah.

Selain menyalurkan PHK, BNI juga menyalurkan program bantuan non tunai. Yakni berupa sembako, seperti telur, beras, minyak dan lainnya. Khusus untuk bantuan non tunai ini jumlahnya mencapai 42.000 di Kota Semarang. Dari jumlah itu, yang belum mengambil ada 18 persen. “Penerima bantuan yang belum mengambil ini karena mereka belum sempat untuk datang atau karena kesibukannya bekerja,” ujarnya.

Sedangkan jumlah transaksi yang sudah terjadi hingga saat ini untuk program PKH mencapai 66.519 transaksi, dan untuk program BPNT 324.320 transaksi. Jumlah ini tentunya akan terus bertambah seiring dengan penerima bantuan yang melakukan transaksi.

Khusus untuk penerima bantuan sosial Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui BNI sebanyak 5.196 pelajar. BNI dalam hal ini menyalurkan untuk pelajar tingkat SMK. Mengenai jumlah nilai rupiah tidak sama antara kelas 1,2 dan 3.

Sementara itu Ketua Komisi VIII DPR RI, Hamka Haq dalam kunjungannya ke E-Warong (warung gotong royong ) Mitra Sejahtera jalan Srinindito V Semarang, bersama rombongan mengakui program bantuan sosial di Semarang sudah berjalan baik. Namun perlu dicermati, ada penerima bantuan yang sudah tidak berhak menerima bantuan, karena sudah dianggap mapan.

“Ada keluhan dari Dinas Sosial, ada penerima bantuan yang sudah mapan, tetapi tetap saja menjadi penerima. Untuk itu perlu ketegasan, misalnya rumah difoto, yang akan menunjukkan penerima bantuan sudah mapan. Masa 5 tahun menerima bantuan tidak ada perubahan,” tutur Hamka Haq.

Selain itu dia juga meminta, penerima bantuan sosial ini hanya memiliki satu kartu, tetapi bisa digunakan untuk semuanya. “Jadi ketika diminta menunjukkan kartunya, penerima tidak harus mengeluarkan semua kartu karena bingung mencarinya. Jadi dengan satu kartu sudah cukup,” tuturnya.

Menanggapi masalah ini Bambang mengungkapkan BNI sudah siap menyediakan satu kartu. Hanya saja program bantuan sosial ini tidak hanya dikeluarkan oleh satu dinas, tetapi ada beberapa dinas, sehingga perlu ada koordinasi lebih dulu antar dinas.

Sementara itu Wahyu Sri Wulandari pengelola E-Warong mengaku adanya program ini sangat membantu. Selain itu dalam mengelola E-Warong juga ada pendampingan, sehingga bila terjadi kesalahan dapat segera diatasi. (tya/ric)

Silakan beri komentar.