Calon Independen Harus Penuhi 6,5 Persen Dukungan

977
Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang
Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang

CALON Gubernur Jawa Tengah melalui jalur perseorangan (independen) memang harus berjuang keras untuk memenuhi persyaratan administrasi. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah, Joko Purnomo menjelaskan, tahapan pencalonan untuk Gubernur Jateng melalui jalur perseorangan dilakukan pada Desember 2018 mendatang.

Dengan syarat penerimaan bukti dukungan mencapai 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil perhitungan Pilpres 2014 lalu. Dengan begitu, lanjut Joko, maka dukungan kurang lebih harus terpenuhi 28 juta, karena penduduk Jateng mencapai 37 juta jiwa.

Alumni Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) itu menjelaskan, untuk jalur partai politik dihitung berdasarkan perolehan kursi, yakni 20 persen dari jumlah kursi di DPRD atau 25 persen dari suara sah pemilu legislatif 2014 lalu.

“Melihat analogi tahapan Pilkada tahun lalu, pendaftaran untuk semua jalur diperkirakan sudah bisa dilakukan Januari mendatang, kemudian penetapan pasangan calon (paslon) Februari, sedangkan akhir Maret hingga Juni kampanye selama 107 hari, untuk pungutan suara dimungkinkan terjadi Rabu 27 Juni 2018,” kata Joko.

Terkait pengamanan Pilkada Jateng, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, pihaknya hanya menyerahkan desain dan struktur organisasi kepada pihak-pihak terkait.

“Contoh 164.171 Tempat Pemugutan Suara (TPS) di Jateng, nanti semuanya akan disampaikan ke pemprov, Polda dan steakholder lain, dengan begitu pengaturan pengamanan bisa dilakukan maksimal,” ungkapnya.

Termasuk mekanisme pengamanan suara. Menurutnya semua bagian yang berbau pengamanan akan diserahkan ke kepolisian. Terkait anggaran dalam Pilkada serentak 2018 mendatang, Joko mengatakan, sudah diajukan, hanya saja belum mendapat persetujuan, dengan jumlah total mencapai Rp 992 miliar. “Sudah diajukan tapi belum ada persetujuan, karena belum ada NPHD (naskah perjanjian hibah daerah),” sebutnya.

Menurutnya prinsip transparansi, adalah cara utama mencegah penggelembungan suara, untuk itu setiap perhitungan di TPS selalu dibuka untuk umum. Apabila diterapkan secara maksimal dalam pengawasannya, Joko meyakini hal itu akan mencegah minimnya kecurangan, karena terbukti hingga saat ini belum ada bukti kecurangan.

Melihat dari hasil Pilkada serantak 2015 dan 2017 di Jateng, Joko juga sangat bangga karena kerja PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara) dan KPPS (kelompok penyelenggaraan pemungutan suara) sudah berjalan baik, terbukti ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) semua sudah dimenangkan dan sudah berjalan benar. (jks/zal)