PGSI Tuding Pemprov Jawa Tengah Pilih Kasih

1186
Humam Sabroni (DOK RADAR KEDU)
Humam Sabroni (DOK RADAR KEDU)

TEMANGGUNG— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dinilai pilih kasih alias diskriminatif terkait pemberian tunjangan kesejahteraan bagi guru-guru SLTA. Sebab , Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di SMA/SMK (SLTA) swasta, tidak diberikan tunjangan kesejahteraan. Berbeda dengan GTT/PTT SLTA negeri yang tetap mendapatkan tunjangan kesejahteraan dari Pemprov.

Saat ini, Pemprov hanya mengalokasikan dalam anggaran APBD Provinsi 2017 untuk memberikan tunjangan kesejahteraan bagi GTT/PTT di SMA/SMK negeri. Sedangkan untuk GTT/PTT di SMA/SMK swasta, tidak ada alokasi anggaran tunjangan kesejahteraan.

Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Temanggung, Humam Sabroni, menyampaikan, per 2017, pengelolaan SMA/SMK—baik negeri maupun swasta—yang semula di bawah Pemkot/Pemkab, telah diserahkan kepada Pemprov. “Namun, tunjangan kesejahteraan hanya akan diberikan kepada GTT/PTT di SMA/SMK negeri. Sedangkan swasta tidak dianggarkan.”

Menurut Humam, perlakuan tersebut berbeda ketika SMA/SMK masih dikelola Pemkab. Saat dikelola Pemkab, tunjangan kesejahteraan yang bersumber pada APBD kabupaten, diberikan kepada GTT/PTT, baik yang bertugas di SMA/ SMK negeri maupun swasta. Besarnya, Rp 250 ribu/bulan.

“GTT/ PTT pada dasarnya sama-sama bekerja untuk membantu lembaga pendidikan, dalam upaya mencerdakan anak-anak bangsa. Sehingga, pemerintah tidak perlu memilah-milah antarsekolah negeri dan swasta dalam memberikan bantuan tunjangan kesejahteraan kepada mereka.” (jpg/isk)