Rumah Bersubsidi Terkendala Harga Tanah

1130

SEMARANG Pengembang rumah bersubsidi berharap adanya bank tanah dari pemerintah. Hal ini guna mengatasi permasalahan tingginya harga tanah yang dinilai tidak seimbang dengan harga jual rumah subsidi.

Anggota Badan Pertimbangan Organisasi DPD Real Estate Indonesia (REI) Jateng, Sudjadi mengatakan, kesulitan utama dalam membangun rumah subsidi adalah ketersediaan tanah, terlebih untuk pembangunan di kota besar.

“Saya ada pesanan 250 unit rumah FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari teman-teman pedagang kaki lima. Saya bisa buatkan dengan harga murah dan mutu terjamin, tapi nyari tanahnya yang sampai hari ini tidak bisa. Hal ini juga yang jadi permasalahan rekan-rekan pengembang FLPP lain,” ujarnya, kemarin.

Terkait permasalahan tersebut, pihaknya mengusulkan pengadaan bank tanah oleh pemerintah daerah. Tanah-tanah yang diplot untuk permukiman dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian tanah yang akan digunakan untuk rumah murah dapat diserahkan ke pelaksana pembangunan rumah subsidi.

“Kalau tidak ada bank tanah, harga tanah akan terus naik, tidak terkejar. Dulu saja tahun 2004 saya membebaskan tanah untuk pembangunan Perumahan Dinar Mas Rp 65 ribu per meter, sekarang sudah Rp 300 ribu per meter, mana mungkin bikin FLPP,” katanya.

Sedangkan berdasarkan statistik, angka backlog atau kebutuhan perumahan sederhana pada 2016 lalu mencapai 11,4 juta rumah. Kemudian kebutuhan rumah per tahun secara nasional antara 800 – 900 ribu. Karena itu, angka backlog terus meningkat.

Untuk permasalahan tersebut, pemerintah mencari terobosan dengan bantuan subsidi uang muka. Tahun ini bantuan subsidi mencapai Rp 2,2 triliun untuk seluruh Indonesia. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan rendah diharapkan dapat mengambil rumah bersubsidi. “Tapi balik lagi, harus ada lahan untuk membangun rumah subsidi tersebut,” ujarnya.(dna/aro)