Tiga Petani Surkonto Divonis 8 Tahun Penjara

764
HISTERIS : Warga menangis histeris saat mendengar hasil putusan hakim bahwa 3 warga Surokonto Wetan divonis 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 10 miliar. (Budi.setiawan@radarsemarang.com)
HISTERIS : Warga menangis histeris saat mendengar hasil putusan hakim bahwa 3 warga Surokonto Wetan divonis 8 tahun penjara dan membayar denda Rp 10 miliar. (Budi.setiawan@radarsemarang.com)

KENDAL—Perjuangan warga Surokonto Wetan atas tiga warganya yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kendal berakhir dramatis. Pasalnya, majelis hakim PN Kendal yang mengadili kasus tersebut memvonis Nur Aziz, Sutrisno dan Mujiono dengan pidana masing-masing delapan tahun penjara.

Selain pidana badan, tiga terdakwa juga dibebani pidana denda sebesar Rp 10 miliar. Majelis hakim perkara ketiga terdakwa dengan komposisi Ketua Jeni Nugraha dan Hakim Anggota Monita Sitorus dan Ari Gunawan menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerobotan lahan Perhutani KPH Kendal.

Vonis tersebut langsung disambut warga Surokonto Wetan dengan teriakan histeris. Warga menilai putusan tersebut tidak adil bagi ketiga warganya yang berlatar berlakang miskin. Bahkan sejumlah petani yang kebanyakan ibu-ibu, tak kuasa menahan emosi hingga menangis karena tidak terima dengan putusan hakim.

Warga berteriak-teriak meminta hakim adil dalam memutuskan perkara ini. Petugas kepolisian mencoba menenangkan warga yang histeris dan menangis dengan dibawa keluar ruang sidang. Tidak hanya warga yang hadir di ruangan sidang, sejumlah petani yang menggelar aksi di depan halaman PN Kendal juga menangis setelah mendengar putusan hakim.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa Kahar Muamalsyah menyatakan, akan mengajukan banding. Kahar menilai ada kejanggalan dalam putusan hakim, karena menyamakan warga yang tinggal di sekitar hutan sebagai masyarakat adat. “Kami akan mengajukan banding karena putusan majelis hakim tidak berdasar pada fakta yang ada,” katanya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum, Arjuna Tambunan menyatakan masih akan mempelajari putusan hakim. Pihaknya juga belum menahan terdakwa karena belum ada penetapan dari majelis hakim.

“Kejaksaan mempelajari putusan hakim terlebih dahulu karena putusan dan penetapannya jadi satu sehingga tidak bisa untuk melakukan penahanan. Apalagi proses hukumnya masih berjalan karena terdakwa menyatakan banding,” jelas Arjuna.

Sementara itu, sidang diwarnai aksi unjuk rasa puluhan petani yang terus mengawal kasus dugaan penyerobotan lahan milik Perhutani KPH Kendal. Sempat terjadi aksi dorong saat petugas tidak mengizinkan petani masuk ke ruang sidang. Petugas kemudian memasang pengeras suara agar massa bisa mengikuti jalannya persidangan. (bud/ida)