Divonis 9 Tahun, Harus Kembalikan Rp 21,5 M

862
SEDIH: Diah Ayu Kusumaningrum tidak mampu menahan air matanya saat meninggalkan ruang sidang usai putusan dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (21/10) kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
SEDIH: Diah Ayu Kusumaningrum tidak mampu menahan air matanya saat meninggalkan ruang sidang usai putusan dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (21/10) kemarin. (SIGIT ANDRIANTO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menghukum terdakwa kasus raibnya dana kas daerah (Kasda) Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang senilai Rp 21,7 miliar, Diah Ayu Kusumaningrum (DAK), selama 9 tahun penjara. Selain itu, dijatuhi pidana denda Rp 100 juta, subsider 2 bulan kurungan. Dan harus mengembalikan Uang Pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 21,5 miliar dalam satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

”Jika tidak dibayarkan dalam sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan disita asetnya. Jika tetap tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara selama 3 tahun,” kata Hakim Antonius Widjantono yang membacakan vonis dalam sidang putusan yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jumat (21/10) kemarin.

Hakim menyatakan terdakwa DAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Dalam putusannya, DAK terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Serta atas pemberian sesuatu kepada pejabat negara atau PNS yaitu Suhantoro,  terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b pada UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas vonis itu, DAK dan penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir dulu. Ia meminta waktu kepada majelis hakim untuk memikirkan apakah akan menerima atau menempuh upaya banding atas putusan tersebut. Oleh majelis hakim, DAK diberikan waktu selama satu minggu untuk mengambil sikapnya. Jika tetap tidak ada pernyataan, maka keputusan dianggap telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara itu Soewidji, salah satu pengacara DAK menyatakan bahwa hakim mengabaikan sejumlah fakta sidang. Menurutnya, hakim tidak melihat fakta bahwa slip setoran tidak ada tanda tangan terdakwa. Selain itu, slip setoran 2008 senilai Rp 5 miliar hilang dan harusnya dikurangkan.

”Fakta setoran ke pihak lain yang tidak diperhitungkan. Kalau semua dibebankan ke terdakwa, tidak berdasar. Kalau disebut bersama-sama, mestinya kerugian ditanggung renteng. Tidak dibebankan ke satu orang. Putusan ini tidak realistis,” kata dia didampingi Ahmad Hadi Prayitno. (sga/ida/ce1)