400 Tower Belum Bayar Retribusi

437
TOWER BTS : Ratusan tower BTS di Kota Semarang diminta melunasi retribusi kepada Pemkot Semarang. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TOWER BTS : Ratusan tower BTS di Kota Semarang diminta melunasi retribusi kepada Pemkot Semarang. (NUR CHAMIM/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Kurang lebih 400 tower atau Base Transceiver Station (BTS) macrosell milik sejumlah perusahaan telekomunikasi di Kota Semarang 2016, ternyata belum membayar retribusi. Akibatnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang mengalami kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 2 miliar lebih.

Sejak Peraturan Daerah (Perda) tentang retribusi tower tersebut diberlakukan 1 Agustus 2016 lalu, hingga kini belum satu pun perusahan telekomunikasi membayar retribusi. ”Pembahasan APBD Perubahan beberapa waktu lalu, terungkap bahwa tidak ada satu pun tower membayar retribusi. Tentu saja, PAD retribusi menara tower di Kota Semarang nol rupiah,” kata Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang, Syahrul Qirom di sela-sela melakukan Inspeksi Mendakak (Sidak) di sejumlah titik tower di Semarang, Jumat (21/10) kemarin.

Pihaknya mengaku telah mendesak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Disbudpar) Kota Semarang, untuk segera mengambil langkah tegas. ”Operator telekomunikasi harus menaati aturan, yakni memenuhi kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan yang diberlakukan,” katanya.

Pihak Dishubkominfo Kota Semarang juga telah melaporkan bahwa tidak ada satu pun tower membayar retribusi. Mereka mengaku telah melayangkan peringatan kepada perusahan telekomunikasi. ”Paling lambat akhir Desember ini, apabila operator telekomunikasi tetap mengabaikan dan tidak membayar retribusi, kami mendesak untuk dilakukan penyegelan hingga pembongkaran,” katanya.

Dikatakannya, bagaimanapun ini merupakan target pendapatan asli daerah. Maka dari itu, Dishubkominfo harus serius menindaklanjuti masalah ini. ”Kami sudah melakukan pengecekan di lapangan. Rata-rata, operator sudah membayar sewa lahan untuk pendirian tower tersebut. Namun retribusinya tidak dibayar,” katanya.

Syahrul bersama rombongan melakukan sidak di sejumlah titik, di antaranya di Jalan Karanganyar, Kelurahan Brumbungan, Jalan Nakula, Jalan Gajahmada, dan di daerah Wonodri. Pengecekan di lapangan tersebut belum menemukan hasil lantaran tidak bertemu dengan pengelola tower telekomunikasi tersebut di lokasi. ”Ada kurang lebih 400 tower. Seluruhnya belum membayar retribusi,” katanya.

Kasi Informatika Dishubkominfo Kota Semarang Agus Siswanto mengaku, pihaknya telah melakukan pemberitahuan kepada pengelola tower telekomunikasi tersebut untuk segera membayar retribusi. ”Tapi sampai sekarang belum ada yang memiliki iktikad baik,” katanya.

Dijelaskannya, nominal retribusi masing-masing tower berbeda-beda. Tergantung ketinggian dan lokasi. Sebelum Desember, pihaknya menargetkan bisa menarik retribusi sekitar 300 tower. ”Retribusi masing-masing tower rata-rata antara Rp 2,5 juta hingga Rp 5 juta per tahun,” katanya.
Dikatakannya, di Kota Semarang, totalnya ada 816 tower, termasuk menara televisi dan Indomaret. Tetapi untuk menara televisi dan Indomaret tidak ditarik retribusi. ”Kami sudah melayangkan surat kepada pengelola tower,” imbuhnya.

Salah satu surat peringatan itu dilayangkan kepada PT Mitratel selaku rekanan PT Indosat yang berdasarkan perizinannya mengelola sejumlah 17 tower. Pembayaran retribusi tower PT Indosat ini hingga kini menunggak Rp 79 juta. Itu belum perusahaan telekomunikasi yang lain. Pihak Dishubkominfo sendiri belum berkenan membeberkan data terkait perusahaan telekomunikasi mana saja dan berapa nilai tunggakan retribusi secara detail. (amu/ida/ce1)