Warga Miskin Digaji sampai Meninggal, Pemprov Siapkan Rp 9 M

236
Radar Semarang files
Radar Semarang files

SEMARANG – Pemprov Jateng berencana memberikan ”gaji” warga miskin setiap bulan melalui program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) mulai Oktober mendatang. Saat ini pemprov telah mendata warga miskin, by name by address. Dari pendataan itu, ada 12.764 keluarga miskin yang tidak produktif. Entah kerena difabel, atau mengidap sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jateng Urip Sihabuddin menuturkan, sebanyak 12.764 keluarga itu akan terus diberi uang agar bisa terentas dari kemiskinan. ”Mereka akan kami biayai sampai meninggal,” ucapnya.

Dari datanya, pada 2015 lalu ada 955 orang meninggal dunia dalam setahun dengan kondisi keterbatasan ekonomi keluarga. Maka, peluncuran KJS sengaja dipercepat agar pemprov bisa segera melakukan intervensi.

Dijelaskannya, memang tidak semua warga miskin nonproduktif yang mendapatkan payung KJS. Hanya mereka yang tidak dibiayai pemerintah, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota saja. Jadi program ini benar-benar tepat sasaran. Datanya pun di-update setiap tiga bulan.

”Setiap tiga bulan, ada tim dari kecamatan yang melakukan pendataan ulang. Jadi kalau ada yang sudah meninggal, dana KJS tidak bisa dicairkan lagi. Begitu juga jika ada warga miskin yang mengalami kecelakaan hingga cacat. Ini akan dimasukkan ke data penerima KJS,” ujarnya.

Adapun program KJS yang bisa diakses oleh pemegang kartu itu di antaranya jaminan sosial raskin sebanyak 15 kilogram dengan nominal Rp 10 ribu per kilogram per bulan. Sedangkan untuk kategori penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), dan beasiswa miskin Rp 100 ribu per bulan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, program KJS ini sementara menggunakan dana partisipasi dari pihak perbankan yakni Bank Jateng dan BUMN sampai Desember 2016. Sebutannya corporate social responsibility (CSR). Sehingga sistem penyalurannya nantinya dari Bank Jateng langsung ke masyarakat.

Pelaksanaan program KJS untuk pembiayaan 12.764 warga itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Kemudian mulai 2017 bakal dialokasikan anggaran khusus untuk program KJS melalui APBD Provinsi Jateng.

”Kenapa hanya untuk 12.764 warga, karena yang lain sudah mendapat bantuan dari pemerintah. Gampange, ini untuk mereka yang tidak ter-cover. Miskin tapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” tandasnya. (amh/ric/ce1)