PNS Belum Disiplin

430

SEMARANG – Sekda Jateng, Sri Puryono mengakui jika Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Jateng masih kurang disiplin. Dia kerap mendapatkan laporan mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran ketika jam kerja.
”Saya sedih karena ASN dinilai tidak disiplin. Apel ngapusi. Hadir X dilaporkan Y. Saya minta kedisiplinan dikedepankan,” ucapnya ketika memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Jateng, Selasa (23/8).

Sri Puryono menegaskan, apel yang dilangsungkan setiap pagi tetap diperlukan. Bukan hanya melatih disiplin, tapi juga sebagai media komunikasi antarseksi, antarbagian, bahkan antar biro. Polri dan TNI yang tidak lagi diragukan kedisiplinannya pun tetap mengadakan apel untuk lebih mendisiplinkan anggotanya.

Tidak hanya itu, Sekda juga meminta Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat kartu keluar. Kartu ini harus dibawa setiap ASN yang meninggalkan kantor selama jam kerja. Dengan begitu, masing-masing kepala SKPD bisa ikut mengawasi ASN yang keluar kantor dengan berbagai alasan. ”Kalau mau keluar, ya pakai kartu. Tidak pakai kartu berarti liar,” tegasnya.

Melalui penegakan disiplin, Sekda berharap ASN menjadi bagian kekuatan negara, di samping TNI dan Polri. Peningkatan kedisiplinan juga mesti diikuti dengan peningkatan etos kerja dan ketertiban. Sehingga, tidak ada lagi pelecehan terhadap profesi ASN.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro sangat setuju dengan Sri Puryono. Masing-masing atasan di SKPD juga diminta mengontrol dan mengawasi kinerja bawahan mereka. ”Bisa lewat kartu keluar itu,” cetusnya.
Kedisiplinan, lanjut Sriyanto, harus ditegakkan mengingat para ASN sudah mendapat bonus berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang cukup tinggi.

”Tahun ini sebenarnya agak dilematis. PAD (Pendapatan Asli Dareah) Pemprov Jateng tidak memenuhi target, tapi TPP-nya tidak dikurangi. Jadi seharusnya para ASN sadar. TPP ini kan reward, hadi harus diimbangi dengan kinerja yang baik,” paparnya.

Jika kinerja ASN buruk, jumlah TPP harus dikurangi. Ini merupakan bentuk punishment bagi ASN yang kurang disiplin. Jangan sampai jumlah TPP ASN yang kinerjanya maksimal disamakan dengan yang sering mangkir. ”Ketentuan ini sudah diputuskan ketika rapat di Komisi A, dahulu. Kalau tidak ada efek jera, TPP akan dihapus,” katanya. (amh/ric/ce1)