Dewan Curigai Data DPPAD Berubah-Ubah

451

SMG-20160807-1
SEMARANG–Data realisasi subsidi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) selalu berubah-ubah, meski data terakhir sebesar Rp 310.504.817.025. Karena itulah, DPRD Jateng sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Jateng Tahun Anggaran 2015 untuk menelusuri penggunaan subsidi tersebut.

Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi menegaskan bahwa pembentukan Panja LKPJ APBD 2015 diperlukan untuk memperjelas realisasi subsidi pajak PKB dan BBNKB. Sebab, data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng terus berubah-ubah dengan berbagai alasan. “Ini ada apa, kok data yang dipaparkan selalu berubah-ubah. Sudah dua kali rapat dengan DPRD Jateng,” katanya.

Saat pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jateng, Selasa (2/8) lalu, DPPAD memberikan data total jumlah subsidi pajak selama periode 2 Januari-31 Desember 2015 tercantum Rp 310.504.817.025, dan pajak sebelum subsidi Rp 574.699392.300 dengan jumlah objek pajak 11.908 buah.

Sedangkan dalam rapat pembahasan di Banggar Kamis (4/8) lalu, jumlah subsidi tercantum Rp 223.789.088.100, pajak sebelum subsidi Rp 487.983.660.925, dengan jumlah objek pajak 11.908 buah.

“Kami sudah melakukan sidak ke kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kota Semarang III, Rabu (3/8) lalu. Ternyata penyerapan subsidi belum maksimal. Namun, jika toh berjalan, tentu tidak lebih dari Rp 150 miliar,” tambahnya.