Tuding Ganjar Tak Prorakyat

521
KECEWA: Kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekorianto (tengah) dan Ketua Forum RW Supardjo (kiri) menunjukkan bukti jika Ganjar Pranowo tidak prorakyat karena mengeluarkan surat perintah percepatan reaktivasi. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
KECEWA: Kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekorianto (tengah) dan Ketua Forum RW Supardjo (kiri) menunjukkan bukti jika Ganjar Pranowo tidak prorakyat karena mengeluarkan surat perintah percepatan reaktivasi. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Warga Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara, mempertanyakan posisi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, terkait penertiban lahan yang terkena proyek reaktivasi dan pembangunan jalur shortcut yang dilakukan PT KAI, Kamis (19/5) lalu. Sebab, diketahui orang nomor satu di Jateng ini meminta agar dilakukan percepatan reaktivasi oleh PT KAI lewat surat kesepakatan yang kini beredar di masyarakat. Tentu saja, hal itu membuat warga kecewa dan menuding Ganjar tidak berpihak kepada wong cilik.

Kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekoriyanto, mengatakan, beredarnya surat kesepakatan yang meminta agar percepatan reaktivasi segera dilakukan, membuat warga kecewa dan menganggap Ganjar tidak prorakyat kecil.

”Surat itu ditandatangani Pak Gubernur dan diberikan oleh PT KAI pada sosialisasi pertama di Gedung Marabunta lalu. Ini tanda bahwa dia (Ganjar, Red) tidak prorakyat kecil,” katanya saat ditemui Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (25/5).

Budi mengungkapkan, sebelumnya ada MoU tertanggal 21 Maret 2015 antara Kementerian Perhubungan, Pemprov Jateng, Pelindo III dan PT KAI pada 2014 yang menyatakan adanya program reaktivasi jalur KA menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

”Dalam MoU itu pada pasal nomor 2, berbunyi reaktivasi bukan pembangunan jalur shortcut. Makanya kami ingin gubernur meninjau ulang MoU itu yang masa berlakunya 12 bulan sejak dibuat,” ungkapnya.

Selain MoU itu, lanjut Budi, juga ada surat kesepakatan bersama antara Dirjen Perkeretaapian, Dirjen Perhubungan Laut, Pemprov Jateng, Pelindo III dan PT KAI tertanggal 20 Februari 2015 di Jakarta, yang intinya juga hampir sama, yakni melaksanakan jalur reaktiviasi yang tertuang pada pasal 2, yang diperjelas pada pasal 5 untuk pihak ke-5, yakni PT KAI untuk memfasilitasi pembebasan lahan untuk pihak ke-1 yakni Dirjen Perkeretaapian.

”Namun nyatanya yang dilakukan adalah penertiban, itu kan salah. Ada yang salah dengan MoU ini, karena malah membuat shortcut yang menerjang rumah warga,” bebernya.

Terkait surat percepatan reaktivasi yang kini beredar luas dan digunakan PT KAI untuk melakukan penertiban, lanjut Budi, keluarnya surat penertiban yang ditandatangani Ganjar Pranowo membuat warga kecewa, dan merasa tidak diperhatikan oleh gubernur.

Dalam suat pertama yang keluar pada 11 Mei 2015 nomor 590/005672 kepada Dirut PT KAI, Ganjar meminta Dirut PT KAI memerintahkan Kadaop 4 untuk melakukan penertiban lahan secepatnya, hingga akhirnya terjadi penertiban pada Kamis (19/5) lalu. ”Kami baru tahu kalau Pak Ganjar meminta untuk segera ditertibkan, surat ini baru kami ketahui pada sosialisasi pertama di Gedung Marabunta,” sesalnya.