Perdamaian Disepakati Rp 400 Juta

354

KRAPYAK – Gugatan akibat adanya dugaan wanprestasi atas perjanjian kerja sama penjaringan mahasiswa baru sejak 2009 sampai 2014 antara CV Rana Cipta Mandiri (CV RCM) melawan Universitas Pandanaran (Unpand) Semarang dan Yayasan Abdi Masyarakat (YAM) akhirnya berakhir damai di Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Dalam gugatannya, kampus di Jalan Banjarsari Barat I Tembalang, Semarang itu dituntut membayar ganti rugi sebesar Rp 1,337 miliar. Namun angka perdamaian hanya disepakati sebagian oleh para pihak yakni sebesar Rp 400 juta. Kampus Unpand Semarang sendiri diketahui salah satu pentolan yayasanya adalah Harini Krisniati yakni mantan Plt Sekda Kota Semarang. ”Perkaranya sudah berakhir damai. Pada April 2015 lalu kesepakatan damai juga sudah dibuat dengan angka Rp 400 juta yang dicicil sampai 12 kali,” kata kuasa hukum CV RCM Bima Kustiawan dari Kelompok Pelayanan Sosial Biro Bantuan Hukum (KPSBBH), Rabu (18/5).

Para pihak juga mengaku sudah sepakat dengan perdamaian atas permasalahan yang terjadi. ”Inti perdamaian, Unpand siap membayar ganti rugi. Tapi tidak sebesar tuntutan. Hanya sebagian,” imbuh Bima.

Terpisah, Kuasa hukum Unpand Semarang Musyafak Kasto juga membenarkan adanya perdamaian itu. ”Sudah damai saat proses mediasi. Soal besaran ganti rugi, saya tidak tahu persis berapa nilainya,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Biro Humas Unpand Semarang, Laode Mursalim menyatakan, perjanjian itu dibuat tanpa sepengetahuan yayasan, sehingga tidak tepat. Karena, menurutnya, sudah terjadi perubahan struktural pengurusan. Laode juga menjelaskan, perjanjian tersebut dimulai 2009-2014. Sehingga tidak ada kaitannya antara yayasan dengan Unpand. ”Dengan rektor baru juga tidak ada hubungannya. Kami tegaskan, bahwa perjanjian itu tidak ada hubungan baik dengan yayasan dan rektor. Periodenya juga sudah lewat. Soal tuntutan kekurangan pembayaran, semua akan kami sampaikan dalam sidang,” tandasnya.

Perlu diketahui, dalam perkara tersebut majelis hakim dipimpin Sigit Haryanto didampingi 2 hakim anggota, Wisnu Noto dan Fathurahman. Kasus tersebut sendiri bermula dari adanya perjanjian antara Tri Yatmodjo, Direktur CV RCM dengan Unpand yang ditandatangani Rektor terkait perekrutan mahasiswa baru. Dalam prosesnya, Unpand menyerahkan pengelolaan dan perekrutan mahasiswa baru ke CV RCM dengan janji imbalan atau fee. Namun atas perjanjian itu, fee tidak dilunasi dan hanya dibayarkan sebagian. (jks/zal/ce1)