Banyak Pebisnis Online Tak Bayar Pajak

428

SEMARANG – Meski penindakan terhadap permasalahan pajak gencar dilakukan, namun masih banyak pelaku usaha yang tidak membayar pajak. Kali ini, tim penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I mulai menertibkan perpajakan dalam bidang bisnis online.

“Perdagangan melalui sistem online, transaksi online, transaksi properti, dan lain-lain, masih banyak yang tidak membayar pajak,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Dasto Ledyanto, kemarin.

Dikatakannya, sejauh ini pihaknya telah menerjunkan tim untuk menelusuri guna mendapatkan data. Ia mengakui melakukan penertiban pembayaran pajak dalam bisnis online bukan perkara mudah. Namun demikian, pihaknya telah menentukan langkah dan strategi untuk melakukan penertiban dan sosialisasi. “Kami punya cara tersendiri untuk menyiasati itu,” kata dia.

Dasto mencontohkan, banyak aplikasi-aplikasi online yang berbentuk perusahaan tidak membayar pajak. Padahal mereka mengeruk banyak keuntungan karena aplikasinya digunakan untuk warga negera Indonesia. “Misalnya saja; Facebook, Google, Yahoo, Instagram dan masih banyak lainnya. Mereka harus mendirikan kantor berupa Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Jika tidak, kami tidak bisa (memberlakukan pajak),” katanya.

Dijelaskannya, perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi melalui internet mengeruk uang karena aplikasinya digunakan oleh masyarakat Indonesia. “Bahkan per-detik, masyarakat kita menyumbangkan uang kepada mereka,” terangnya.

Selain pajak online, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak juga membidik perpajakan di sektor sumber daya alam, perhutanan, pertambangan, dan kelautan. “Untuk kelautan ini juga sangat miris. Karena mereka melakukan praktik jual beli dan posisinya tidak mampir ke darat, mereka melakukan transaksi di laut,” katanya.

Pelanggaran lain yang sering dilakukan pengusaha bandel adalah memanipulasi pelaporan SPT dengan data tidak benar. “Misalnya memiliki tiga perusahaan hanya dilaporkan satu. Ini yang terus kami tegakkan. Kami tidak segan-segan membawa ke ranah pengadilan jika mendapati pengusaha yang melanggar tindak pidana perpajakan. Minggu depan, kami melakukan penyitaan,” tegasnya. (amu/smu)