PKL Ditarik Dinas Pasar dan Kelurahan

DPRD: Retribusi PKL Hanya 60 Persen

531

KALANGAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengaku sangat menyayangkan tingginya angka kebocoran dari retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Kota Semarang. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut hingga saat ini belum maksimal.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu banyak PKL yang mulai berkembang. Tidak hanya di lahan-lahan yang telah disediakan, akan tetapi hingga merambah ke sejumlah tempat yang dilarang. Antara lain badan jalan, trotoar, dan di atas saluran.

”Kami mengharapkan ketegasan Dinas Pasar dan Satpol PP untuk segera melakukan tindakan. Sebagai penegak Perda, mereka belum melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Supriyadi menilai, Dinas Pasar juga harus melakukan evaluasi atas pengelolaan retribusi PKL. Sebab, selain dilakukan penarikan oleh Dinas Pasar, pihak kelurahan juga melakukan penarikan atas sejumlah PKL yang berada di kampung-kampung. ”Agar pemasukan ke DPKAD maksimal, diharapkan tidak ada tumpang tindih dalam pengelolaannya,” imbuh politikus PDI Perjuangan itu.

Hal tak jauh beda diungkapkan Sekretaris Komisi B DPRD Kota Semarang, Syahrul Qirom. Ia menilai Dinas Pasar harus melakukan pendataan ulang atas sejumlah PKL yang bekerja di Kota Semarang. Pasalnya, meski jumlahnya menjamur, namun PAD dari sektor retribusi PKL tidak beranjak naik.

”Termasuk juga mana (daerah) yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sehingga keberadaannya tidak menimbulkan kesemrawutan,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu secara terpisah.

Ia membeberkan, total pendapatan PAD dari sektor retribusi PKL pada 2015 lalu tidak lebih dari 60 persen. Oleh karena itu, ia meminta dalam pengelolaannya kali ini harus dikelola Dinas Pasar sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pihak kelurahan.