Kembali ke GBHN, Ada Plus Minusnya

240
DENGAR PENDAPAT: Anggota DPR/MPR RI Ir Ali Mahir MM bersama narasumber Hj Zuhar Mahsun dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di SMK Bhakti Nusantara Mranggen, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
DENGAR PENDAPAT: Anggota DPR/MPR RI Ir Ali Mahir MM bersama narasumber Hj Zuhar Mahsun dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di SMK Bhakti Nusantara Mranggen, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
DENGAR PENDAPAT: Anggota DPR/MPR RI Ir Ali Mahir MM bersama narasumber Hj Zuhar Mahsun dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di SMK Bhakti Nusantara Mranggen, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)
DENGAR PENDAPAT: Anggota DPR/MPR RI Ir Ali Mahir MM bersama narasumber Hj Zuhar Mahsun dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di SMK Bhakti Nusantara Mranggen, kemarin. (Wahib pribadi/jawa pos radar semarang)

DEMAK-Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Ir Ali Mahir MM, kemarin, menggelar kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masyarakat di SMK Bhakti Nusantara, Kecamatan Mranggen. Dalam kegiatan ini, menghadirkan langsung narasumber, Hj Zuhar Mahsun, seorang aktivis perempuan Jateng yang juga pengurus Muslimat NU Jateng. Acara RDP yang mengusung tema reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut juga disertai dengan tanya jawab.

Zuhar Mahsun menyampaikan pascareformasi ada sebagian masyarakat yang berkeinginan untuk kembali ke GBHN.

Menurutnya, kembali ke GBHN ada plus dan minusnya. Ada penilaian, jika kembali ke GBHN juga berarti cenderung kembali ke sistem lama yang dikembangkan ala Orde Baru, yakni otoriterianisme. Karena itu, untuk menghadapi wacana seperti ini, MPR perlu membuat produk hukum sesuai dengan visi misi presiden terpilih. Ini dilakukan dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Selain itu, perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,”katanya.

Ali Mahir mengatakan, perlu adanya penguatan Pancasila di Indonesia. Sebab, Pancasila mengalami tantangan yang luar biasa sekarang ini. “Anak-anak sekolah sekarang sebagian masih memiliki pemahaman yang sempit. Akhirnya, muncul banyak kelompok-kelompok sektarian dan munculnya terorisme. “Karena itu, bagaimana masyarakat ini dapat memahami masalah bangsa ini dengan tepat, termasuk soal GBHN,”ujarnya. (hib/sct/aro)