Hendi-Ita Temui Presiden Jokowi

Laporkan Proyek Infrastruktur

208

SEMARANG – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Jumat (8/4) kemarin, diundang Presiden RI Joko Widodo ke Istana Negara di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Hendi-Ita tidak lupa melaporkan perkembangan proyek di Kota Semarang yang dibantu Pemerintah Pusat.

”Kita baru bisa menyerahkan (laporan) karena cukup banyak kepala daerah yang ingin komunikasi langsung dengan presiden. Yang jelas, Menteri PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menyampaikan bahwa mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Semarang,” ujar Hendi setiba kembali di Balai Kota, kemarin sore.

Ia membeberkan, di antara pembangunan infrastruktur yang dimaksud meliputi penataan kawasan kumuh di Kota Semarang. Terkait hal tersebut, pihaknya mengaku diberi waktu satu minggu untuk melaporkan kembali agar dapat segera dilakukan pembangunan. ”Minggu depan, kami akan menghadap Menteri (PUPR) lagi,” katanya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, program pengadaan air bersih dari Waduk Jatibarang juga ternyata mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat. Karenanya, rencana kerja sama dengan pihak swasta dalam hal ini akan dibatalkan lantaran mendapat biaya penuh dari Pemerintah Pusat.

”Terkait dengan monorel, kami sudah minta teman-teman melakukan kajian. Nantinya, monorel akan terintegrasi dengan BRT (Bus Rapid Transit) karena kebutuhan transportasi massal yang murah dan nyaman sangat mendesak,” ujarnya seraya mengaku terus melakukan kontak dengan beberapa jaringan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menambahkan, secara umum program yang disampaikan Presiden Joko Widodo tidak jauh beda dengan Pemerintah Kota Semarang. Beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain deregulasi perizinan dan pengalokasian anggaran untuk program prorakyat.

”Belanja operasional dan modal yang tidak begitu penting bagi rakyat dikurangi atau bahkan dihindari,” ujar mantan Direktur PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah itu. (fai/aro/ce1)