Tuding Ada Muatan Politis

Anggaran Honorarium Pemprov Rp 376 M

286

SEMARANG – Langkah Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan anggaran honorarium PNS dan non PNS 2016 sebesar Rp 376 miliar menuai kritikan. Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menuding langkah tersebut bermuatan politis. Yaitu untuk kepentingan menjelang Pilgub 2018.

Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jawa Tengah, Eko Haryanto menganggap pengalokasian anggaran tersebut janggal. Kejanggalan ini dirasakannya karena gubernur pernah berjanji akan menghilangkan honorarium. ”Gubernur tidak konsisten. Saat mengalokasikan anggaran TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) yang disorot luas masyarakat, ia berjanji akan menghilangkan honorarium. Tapi nyatanya sampai sekarang masih ada dan jumlahnya sangat mencengangkan,” ujarnya.

Eko yang selama ini dikenal kritis terhadap pemprov ini menduga ada kepentingan politik di balik semua itu. ”Dugaan saya, ini ada kepentingan politik menjelang pilkada,” tandasnya.

Dikatakannya, dari total anggaran honorarium Rp 57,908 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai honorarium PNS. Rinciannya, honorarium panitia pelaksana kegiatan Rp 22,912 miliar, tim pengadaan barang dan jasa Rp 5,849 miliar, pengelolaan keuangan SKPD Rp 19,411 miliar, uang piket Rp 2,145 miliar, visit dokter Rp 156 juta, dan bantuan transportasi petugas jembatan timbang Rp 7,430 miliar. ”Anehnya, honorarium non PNS lebih besar dari honorarium PNS. Yaitu sebesar Rp 218,201 miliar,” tegasnya.

Dia merinci, honorarium pegawai honorer Rp 61,410 miliar, pegawai harian lepas Rp 223 juta, pelaksana kegiatan Rp 15,311 miliar, upah tenaga kerja Rp 33,639 miliar, upah piket Rp 957 juta, visit dokter Rp 249 juta, tenaga keamanan, pengemudi, serta tenaga teknis Rp 21,425 miliar, uang harian peserta kegiatan Rp 82,235 miliar, uang transpor Rp 194 juta, bantuan transpor petugas jembatan timbang Rp 1,857 miliar, upah pekerja seni Rp 626 juta, honorarium layar ABK Rp 54 juta. Dan belanja pegawai BLUD Rp 99,996 miliar.