Entaskan Kemiskinan, Intervensi Bankeu

208

SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memangkas angka kemiskinan. Salah satunya dengan melakukan intervensi pembagian persentase bantuan keuangan (Bankeu).

”Bankeu kita itu sampai sisa Rp 23,4 triliun akibat rendahnya penyerapan. Oleh karena itu, kami minta masukan sisa ini mau diapakan sesuai dengan usulan masyarakat yang masuk. Nanti kita buat meja rembukan mau membuat apa, sesuai dengan apa yang disepakati,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, Urip Sihabuddin.

Pengentasan kemiskinan ini, lanjutnya, merupakan satu dari sembilan masalah utama yang dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Blora, beberapa waktu lalu. Sembilan masalah itu antara lain, belum berdaulatnya pangan terutama untuk komoditas kedelai, rendahnya kualitas produk garam, masih adanya masyarakat yang belum terlayani energi listrik, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan kinerja penyelenggaraan pendidikan yang belum memuaskan. Selain itu belum bersaingnya industri pariwisata, masih banyaknya aset idle, serta infrastruktur yang tidak sepenuhnya didukung oleh sektor lain. ”Dari sembilan itu, masalah kemiskinan menjadi prioritas utama untuk segera ditangani,” imbuhnya.

Dikatakan Urip, hingga 2017 mendatang, pemprov berencana fokus terhadap masalah-masalah di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, pada 2018, Jateng sudah terlihat perkembangannya.

Dia bercerita, dalam Musrenbangwil tersebut, diaporkan ada banyak permasalahan yang berbeda di setiap daerah. Sebut saja masalah infrastruktur, pengangguran, minimnya pasokan energi listrik, masalah perizinan, petani miskin, dan beberapa permasalahan lainnya.