Dapat Hibah, Harus Berbadan Hukum

352

PEKALONGAN-Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Pekalongan memberikan peluang kepada seluruh komunitas untuk mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Dengan syarat, organisasi atau komunitas memiliki legal hukum.

Kepala Dishubkominfo, Sri Budi, menjelaskan peraturan tersebut baku dari pemerintah pusat. “Sejak adanya pengetatan anggaran dan transparasi anggaran, maka pemberian hibah harus kepada lembaga resmi atau berbadan hukum,” jelasnya.

Hal tersebut disyaratkan agar ada pertanggungjawaban secara administrasi dan moril. Selain itu, lembaga resmi juga bisa bertanggung jawab secara hukum, jika sewaktu-waktu ada pemeriksaan terkait dana.

“Kalau hibah diberikan kepada lembaga yang tidak berbadan hukum, sangat berbahaya. Karena, bisa disalahgunakan oleh yang bersangkutan. Bahkan, bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” seru Budi.

Ditambahkan Budi, hibah yang diberikan pemerintah, saat ini tidak berbentuk dana segar atau uang. Melainkan barang kebutuhan yang diajukan. Bisa berupa perlengakapan maupun peralatan tertentu.

Terkait hal tersebut beberapa komunitas mengakui sangat membutuhkan dana hibah. Salah satunya, dari Komunitas Pecinta Pekalongan, yang diwakili Angga Pringga. Komunitas yang beranggotakan 10 orang tersebut, mengaku terbatas peralatan dalam menjalankan misi budayanya. “Aktivitas di komunitas kami, mencari informasi terkait Pekalongan. Kemudian data berupa data, foto dan video dipublikasikan melalui website maupun media sosial kami,” ucapnya. (han/ida)