Bukti Satu Truk Diabaikan MK

255

Lucunya, lanjut Bona, keputusan ini dianggap hasil dari penafsiran sepihak dari UU No 8 tahun 2015 pasal 158 ayat 2. Diakui, dalam UU tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci, nilai 1 persen itu dihitung dari jumlah yang mana. “Tapi kalau secara logika umum, kan dihitung dari jumlah suara total,” cetusnya.

Jika memang seperti itu, Bona sangat menyayangkan kinerja MK yang dianggap sebagai penjaga konstitusi. Menurutnya, tidak perlu ada syarat-syarat detil kalau pertimbangannya sebatas angka
itu saja. “Seluruh bukti kami kumpulkan selama satu bulan. Dari dokumen itu, tertera pembuktian bahwa ada suara yang janggal. Seperti ada suara dari warga yang sudah meninggal, misalnya,” tuturnya.

Kini, pihaknya berencana menempuh langkah hukum. Tapi tengah menunggu 9 lawyer dari Yayasan Benteng Harapan yang sedang mengajukan uji materi. Jika usaha mereka masih mentah, tim advokasi PDIP Jateng yang digawangi 15 pengacara akan segera bertindak.

“Sementara ini menunggu dulu. Yang jelas, kami akan berusaha mempertanyakan dan merevisi cara hitung 1 persen itu dari mana. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini masalah penegakan supremasi hukum,” tegasnya.

Menurut dia, jika kecurangan pelaksanaan pilkada terus dilakukan maka dikhawatirkan akan mencederai proses demokrasi di Indonesia. “Jika ini terus berlanjut maka tidak menutup kemungkinan pilkada-pilkada ke depan, mereka yang maju akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan (menang),” katanya.

Lima pasangan calon kepala daerah dari empat kabupaten di Jateng mengajukan gugatan secara resmi ke MK karena merasa tidak puas dengan pelaksanaan pilkada. Pasangan calon kepala daerah di Kabupaten Pemalang ada dua yang mengajukan gugatan ke MK yakni Mukhamad Arifin-Romi Indiarto (Gerindra, PKB), dan pasangan Mukti Agung Wibowo-Afifudin (PKS, PAN, Hanura).

Kandidat pilkada Kabupaten Sragen yang mengajukan gugatan adalah pasangan Agus Fatchur Rahman-Djoko Suprapto (Golkar, Hanura), kandidat pilkada Kabupaten Pekalongan Riswadi-Nurbalistik (PDIP), kemudian kandidat pilkada Kabupaten Wonosobo Sarif Abdillah-Usup Sumanang (PKB, Gerindra, PAN, Demokrat).

MK menolak gugatan-gugatan tersebut karena tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 dan juga PMK Nomor 6 Tahun 2015 di mana selisih perolehan suara maksimal 1 persen. (mha/ric)