Bukti Satu Truk Diabaikan MK

251
Koordinator Tim Advokasi DPD PDIP Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana (tengah) didampingi anggota tim saat menyampaikan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada di Jateng, kemarin. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Koordinator Tim Advokasi DPD PDIP Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana (tengah) didampingi anggota tim saat menyampaikan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada di Jateng, kemarin. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Koordinator Tim Advokasi DPD PDIP Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana (tengah) didampingi anggota tim saat menyampaikan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada di Jateng, kemarin. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Koordinator Tim Advokasi DPD PDIP Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana (tengah) didampingi anggota tim saat menyampaikan pernyataan terkait putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Pilkada di Jateng, kemarin. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Tim Advokasi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak pengajuan gugatan terkait hasil pilkada Kabupaten Pekalongan. Mereka menganggap MK mengesampingkan seluruh bukti kecurangan yang dibawa. Lembaga tersebut hanya berpatokan pada persentase selisih suara sebanyak 1 persen dari total suara paslon yang menang. Bukan dari jumlah suara sah.

“Kami sudah membawa bukti sebanyak 1 boks truk engkel. Untuk fotocopy saja habis Rp 270 juta. Semua diabaikan MK,” ujar Koordinator Tim Advokasi DPD PDIP Jawa Tengah, Bona Ventura Sulistiana di Panti Marhaenis, kantor DPD PDIP Jawa Tengah, Selasa (26/1).

Dia mengungkapkan dari 147 perkara yang diajukan ke MK, hanya ada 1 perkara yang dikabulkan, yaitu gugatan dari Halmahera Selatan. Dia menegaskan, pada Pilkada Kabupaten Pekalongan, total suara yang masuk adalah 2.979. Dari dua paslon, paslon terpilih atau pemenang mendapatkan 247.553 suara. “Kalau 1 persen dari jumlah suara sah, berarti selisihnya hanya 0,6 persen. Tapi kalau dihitung dari jumlah suara paslon yang terpilih, selisihnya 1,2 persen,” ucapnya.