Bangunan Tak Berizin, Dibongkar Paksa

221
DIROBOHKAN: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat membongkar paksa bangunan tak ber-IMB di kompleks Ruko Sultan Agung, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIROBOHKAN: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat membongkar paksa bangunan tak ber-IMB di kompleks Ruko Sultan Agung, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIROBOHKAN: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat membongkar paksa bangunan tak ber-IMB di kompleks Ruko Sultan Agung, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DIROBOHKAN: Petugas Satpol PP Kota Semarang saat membongkar paksa bangunan tak ber-IMB di kompleks Ruko Sultan Agung, kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

GAJAHMUNGKUR – Sebuah bangunan permanen di kompleks Ruko Sultan Agung terpaksa dirobohkan paksa oleh petugas Satpol PP Kota Semarang, Kamis (31/12) kemarin. Pasalnya, bangunan tersebut berdiri tanpa dilengkapinya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bangunan permanen yang belum jadi tersebut dirobohkan petugas menggunakan alat berat jenis beghu yang didatangkan dari Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang. Selama pembongkaran dijaga ketat petugas TNI dan kepolisian.

Kabid Transtibunmas Satpol PP Kota Semarang, Kusnandir, mengatakan, pembongkaran dilaksanakan atas rekomendasi Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang. Pasalnya, pemilik bangunan belum mengantongi IMB.

”Rekomendasi pertama sudah kita sampaikan untuk penyegelan, dan pembongkaran sendiri. Namun tidak mendapat perhatian dari pemilik bangunan. Hingga akhirnya turun rekomendasi pembongkaran,” ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Dia mengatakan, bangunan tersebut telah berdiri sejak pertengahan 2015. Pendirian bangunan itu melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang izin mendirikan bangunan di Kota Semarang.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Endro P. Martanto, menambahkan, pelaksanaan pembongkaran bangunan tanpa IMB tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur dan atas rekomendasi dari DTKP. Menurutnya, tindakan tegas tersebut sebagai shock therapy kepada masyarakat agar mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum membangun. (mha/aro/ce1)