Terbukti Tak Netral, Akhirnya Undur Diri

Penyelenggara Pilkada Tidak Netral

339

UNGARAN – Oknum penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Semarang terbukti tidak netral. Adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ungaran Barat, Fahrozi dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cukilan, Kecamatan Suruh, Muhadi. Keduanya terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu pasangan calon (paslon) nomor urut satu, Mundjirin-Ngesti.

Anggota Panwaslu Kabupaten Semarang, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bambang Purwanto mengatakan bahwa ketidaknetralan Fahrozi dan Muhadi sebagai penyelenggara pemilu terjadi pada saat gelaran pengajian yang diadakan organisai pemuda yang didirikan Fahrozi di Dusun Truko, Desa Branjang, Ungaran Barat, Minggu (25/10) lalu. Dalam kegiatan tersebut, mengundang pasangan calon bupati dan anggota DPRD Kabupaten Semarang. Selain itu, memasang umbul-umbul dan spanduk selamat datang para calon. “Sebenarnya Panwascam sudah mengingatkan agar tidak mengundang calon maupun pasang umbul-umbul. Karena ini murni kegiatan masyarakat,” tutur Bambang, Rabu (2/12) kemarin.

Menurut Bambang, sebagai PPK dan pendiri organisasi pemuda tersebut, Fahrozi semestinya melarang mengundang calon dan pasang umbul-umbul, karena hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan. Namun peringatan yang disampaikan Panwascam tidak digubris anggota PPK Divisi Hukum dan Kampanye tersebut.

Bahkan dalam peringatan kedua yang disampaikan sehari sebelum pelaksanaan kegiatan pengajian, Fahrozi justru menunjukkan sikap menantang terhadap saksi yang mengingatkannya. Ternyata, di hari pelaksanaan kegiatan, calon bupati yang diundang hadir dan secara nyata minta dukungan kepada masyarakat atas pencalonannya.

“Berdasar klarifikasi yang didukung keterangan sejumlah saksi dan alat bukti, Panwaslu akhirnya menyimpulkan bahwa Fahrozi melanggar pasal 53 huruf d UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo pasal 8 huruf b dan pasal 11 huruf b Peraturan Bersama nomor 13, 11 dan 1 tahun 2012 tentang Kode Etik. Dari sisi paslon maupun tim suksesnya tidak ada pelanggaran, karena kegiatannya sesuai jadwal kampanye,” tutur dia.

Sedangkan pelanggaran yang dilakukan Muhadi adalah hadir dan berperan aktif dalam kegiatan temu kader dan kampanye dalam rangka pemenangan pasangan calon Mukti yakni Mundjirin-Ngesti. Kegiatan tersebut digelar di Desa Reksosari Jumat (20/11) sekitar pukul 14.00 hingga 16.00 yang dihadiri tim sukses.

Karena itu, Muhadi dinyatakan melanggar pasal 53 huruf d UU nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu jo pasal 8 huruf b dan pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama No 13, 11 dan 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik.

“Muhadi juga membagikan uang Rp 50 ribu kepada sejumlah peserta kampanye yang hadir. Setelah kami klarifikasi, dia mengakui hadir karena pakewuh dengan salah satu calon yang masih kerabatnya. Dia juga mengakui membagi uang sebagai uang transport,” kata Bambang. Saat ini, imbuhnya, keduanya sudah direkomendasikan ke KPU untuk ditindak sesuai peraturan yang berlaku.