Pemantau Independen Jadi Solusi

281

SEMARANG – Kehadiran pemantau independen dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015 sangat dibutuhkan. Selain dapat membantu pengawasan, juga dapat melengkapi kekurangan lembaga pengawas lantaran terkendala minimnya anggaran.

”Ini menjadi satu cara untuk melakukan sebuah rescue (penyelamatan) agar pilkada dapat terus berjalan maksimal,” ungkap Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menanggapi surat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng sesaat sebelum keberangkatan melakukan kunjungan ke luar negeri, beberapa waktu lalu.

Ia memahami sikap Bawaslu Jateng yang menyayangkan Pemerintah Kabupaten Sragen dalam memberikan anggaran pengawasan pilkada jauh dari kebutuhan. Sebab, dari Rp 1.063.400.000 total anggaran yang diusulkan melalui APBD Perubahan tahun 2015, hanya disetujui sejumlah Rp 100.000.000. ”Saya tidak melihat satu tingkat kepekaan politik dari DPRD dan bupati setempat,” ungkapnya.

Hanya saja, dia meminta lembaga pengawas tidak cengeng dalam menghadapi kondisi tersebut. Sebab, APBD Perubahan tahun 2015 telah diketok dan tidak dapat dilakukan revisi. ”Sebagai solusi dapat mengajak perguruan tinggi, LSM, lembaga pemantau untuk melakukan kerja sama,” imbuhnya.

Ditambahkan Ganjar, pengawasan semacam ini relatif kuat karena keberadaan mereka independen. Dalam hal ini, mereka mendapatkan sumber dana dari pihak yang tidak memiliki kaitan politik dengan pasangan calon. ”Pokoknya, dicari lubang pintu yang bisa dimasuki,” tandasnya seraya menegaskan bahwa pemprov tidak memiliki wewenang untuk membantu dalam hal pendanaan.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbach menyatakan telah mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Ia menegaskan, dalam menentukan total anggaran yang dibutuhkan, telah dilakukan secara cermat oleh panitia pengawas (Panwas) setempat. ”Kami tidak mengada-ada dengan hal itu. Perhitungannya sudah dicermati jauh-jauh hari secara proporsional, dan tidak berlebihan,” terangnya.

Dia menambahkan, risiko jika anggaran pengawasan diabaikan, maka akan terjadi kendala pengawasan di lapangan. Salah satunya legitimasi pengawasan dari Panwas dapat saja berkurang lantaran keterbatasan dana. Oleh sebab itu, pihaknya juga berharap Kemendagri dapat mengadvokasikan hal ini. Supaya APBDP masih dapat diperbaiki. ”Jadi semua saya rasa punya kepentingan, sehingga pengawasan harus bisa dipenuhi,” tandasnya. (fai/ric/ce1)