DPRD Jateng Tuding Ada Unsur Politis

70 Persen Dana Desa Belum Cair

154

SEMARANG – Hingga menjelang berakhirnya triwulan III tahun 2015, tercatat baru Rp 660 miliar atau 30 persen dari total dana desa Provinsi Jawa Tengah yang dapat dicairkan kepada desa-desa penerima. Jika mengacu pada perubahan APBN 2015, Jateng menerima alokasi dana desa terbesar dengan nilai Rp 2,22 triliun untuk 29 kabupaten.

Pelaksana tugas (Plt) Sekda Jateng Djoko Sutrisno menjelaskan, penyaluran dana desa ke masing-masing desa sangat tergantung pada pemerintah kabupaten karena diharuskan membuat peraturan bupati (Perbup) tentang dana desa. Selain itu, diperlukan juga rancangan pembangunan yang jelas yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes). ”Kalau itu sudah klir, tinggal dicairkan saja. Karena dua hal tersebut merupakan syarat utama,” ungkap pria yang juga menjabat Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan itu.

Disinggung apakah ada muatan politis terkait pencairan dana desa tersebut, Djoko dengan tegas membantahnya. Menurut dia, hal ini tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara serentak pada akhir 2015. ”Ini hanya masalah administratif saja,” tandasnya.

Terpisah, anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro mendesak pemerintah pusat segera mempercepat proses pencairan dana desa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ia berharap program yang baru dicanangkan oleh pemerintah itu tidak ada persoalan dalam pelaksanaannya.

”Kalau memang tidak ada persoalan administratif, harapannya dana desa digelontorkan secara keseluruhan. Karena lucu kalau ada yang sudah (mendapatkan) namun ada yang belum,” terangnya.

Ia juga mendesak pemerintah melakukan penelusuran apakah memang benar-benar keterlambatan itu terkendala administratif atau ada unsur politis. Karena diketahui saat ini mendekati pelaksanaan pilkada 2015. Sehingga sangat disayangkan jika pencairan dana desa itu dimanfaatkan kelompok tertentu. ”Dana desa itu uang rakyat, bukan uang menteri atau kepala daerah dari partai tertentu,” imbuhnya.

Sriyanto juga meminta pemerintah provinsi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) bersikap tanggap dan proaktif terkait pencairan dana desa tersebut. Yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait pedoman penggunaan dana desa sesuai aturan. ”Ini penting agar para kepala desa tidak terjerat masalah hukum,” pungkas politisi Partai Gerindra itu. (fai/ric/ce1)