BPK Temukan Kerugian Negara Rp 48,875 M

Pemeriksaan 35 Kabupaten/Kota dan 1 Pemprov Jateng

387
WORKSHOP: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Hery Subowo sedang menjelaskan tentang struktur organisasi lembaganya dalam Media Workshop, Rabu (26/8) kemarin. (IDA NL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
WORKSHOP: Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Hery Subowo sedang menjelaskan tentang struktur organisasi lembaganya dalam Media Workshop, Rabu (26/8) kemarin. (IDA NL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 35 kabupaten/kota dan 1 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng selama periode 2014 pada semester pertama 2015 ini. Hasilnya, ada 517 temuan dan 779 kasus yang berhasil diungkap dengan nilai temuannya sebesar Rp 64,875 miliar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, Heri Subowo kepada peserta Media Workshop di gedung BPK Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 175 Banyumanik, Kota Semarang, Rabu (26/8) kemarin.

Dijelaskan lebih lanjut, dari hasil temuan tersebut, BPK telah menemukan adanya kerugian negara atau kerugian daerah sebesar Rp 48,875 miliar dari 153 jumlah kasus. Sedangkan potensi kerugian negara atau kerugian daerah sebesar 6 kasus senilai Rp 3,358 miliar. Sedangkan jika dinilai dari ukuran kekurangan penerimaan mencapai 70 kasus dengan nilai Rp 10,634 miliiar.

Sedangkan total penyimpangan administrasi terdapat 4.148 kasus penyimpangan administrasi, dan 363 kasus kelemahan sistem yang tidak bernilai rupiah. Kemudian, ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, mencapai 5 kasus dengan kerugian Rp 2 miliar.

”Sehingga jika seluruhnya ditotal berjumlah Rp 64,875 miliar itu tadi. Sedangkan dari jumlah kerugian negara atau kerugian daerah sebesar Rp 48 miliar, uang yang sudah dilakukan penyetoran atau dikembalikan ke dalam aset daerah lagi, sebanyak Rp 18,543 miliar,” terang Heri.

Selanjutnya, imbuh Heri, sisa jumlah kerugian negara lainnya sekitar Rp 30 miliar tersebut, akan diselesaikan melalui mekanisme tindak lanjut. ”Jumlah ini yang disetor saat tim masih di lapangan atau belum masuk laporan. Sisanya, bisa disetor melalui rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti dalam masa 60 hari setelah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) diterima,” urai Heri.

Menurutnya, setiap enam bulan sekali BPK akan melakukan monitor. Apakah kerugian negara sebesar Rp 48,875 miliar, sudah dikembalikan ke kas daerah atau belum. ”Kami menganut prinsip bruto dalam pengembalian kerugian negara. Jadi pengembalian tidak akan mengubah temuan. Meski sudah dikembalikan, namun tetap masuk dalam laporan,” tandasnya. (ida/zal/ce1)