Saiful Jamil Divonis 5 Tahun Penjara

401
SIDANG VONIS : Saiful Jamil saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG VONIS : Saiful Jamil saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN–Majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis pidana 5 tahun penjara terhadap terdakwa Direktur CV Tri Daya Pratama, Saiful Jamil. Dalam kasus dugaan penyelewengan tukar guling tanah (Ruislag) tempat pembuangan akhir (TPA) Bokongsemar milik aset Pemkot Tegal senilai Rp 35,1 miliar tahun 2012.

“Terdakwa terbukti secara sah merugikan keuangan negara, baik sendiri maupun bersama-sama dengan memperkaya sendiri melakukan perbuatan korupsi,”kata Ketua Majelis Hakim, Torowa Daeli saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin.

Majelis hakim menyatakan terdakwa Saiful Jamil terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 3 ayat jo pasal 18 UU Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah jo pasal 15 ayat 1 ke-(1) KUHAP UU Nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 350 juta dan atau subsider 3 bulan penjara.

Bukan hanya itu, majelis hakim juga memerintahkan kepada terdakwa mengembalikan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 23 miliar atau subsidair 1 tahun penjara. Atas putusan majelis hakim tersebut terdakwa maupun kuasa hukumnya dan JPU menyatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir majelis,” kata JPU KPK, Krisno Antuwibowo.

Seperti diketahui, putusan majelis hakim diketahui 1,6 tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni 6,6 tahun penjara.

Dalam kasus tersebut, terdakwa selaku rekanan bersama-sama mantan Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya mengubah harga standar pasar ruislag aset milik pemerintah daerah yang berada di dua lokasi berbeda. Yakni tanah di Kelurahan Keturen Kecamatan Tegal Selatan seluas 20.435 m2 dengan harga Rp160 ribu per-meter persegi. Padahal, semestinya harga standar tanah tersebut Rp 300 ribu per m2. Selain itu, tanah seluas 10.987 di Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Selatan dihargai Rp 350 ribu, padahal harga standar pasar tanah Rp1,5 juta.

Sementara itu, kedua lokasi tanah tersebut ditukarkan milik CV Tri Daya Pratama yang berada di tanah Kalingangsa Kecamatan Margadana seluas 105.071 m2. Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian senilai Rp 23,4 miliar sesuai laporan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). (jks/ida)