Dakwaan Jaksa Dinilai Kabur dan Cacat Hukum

327

KENDAL—Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kendal, dinilai tidak sesuai dengan Pasal 143 dan 156 KUHAP. Yakni tidak memuat secara rinci identitas terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Mantan Ketua DPRD Kendal, Anik Kasiani.

Hal tersebut disampaikan Bambang Supriyanto selaku penasihat hukum Anik dalam agenda pembacaan eksepsi atas kasus dugaan pemalsuan ijazah SMA dalam pencalonan Pemilihan Legislatif (Pileg) Kendal 2009-2014, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Hakim Mulyadi, Kamis (20/8) kemarin. “Dakwaan yang disusun JPU Kejari Kendal tidak sah,” tandas Bambang.

Menurutnya, identitas yang disebut JPU dalam dakwaan, ada keleliruan dalam hal penulisan umur. Sedianya umur terdakwa Anik Kasiani adalah 55, tapi oleh JPU dinyatakan baru 45 tahun. “Ini jelas tidak memenuhi syarat formil dan materiil dakwaan,” ujarnya.

Selain itu, uraian tindak pidana yang didakwakan juga tidak jelas. Diketahui Anik dalam kasus ini dijerat dua pasal alternatif. Yakni Pasal 266 ayat 1 KUHP dan Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pamalsuan dan penggunaan keterangan dan surat palsu.

“Jaksa tidak menguraikan dengan jelas kapan pemalsuan dilakukan dan dimana tempatnya. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam dakwaan yang telah disusun JPU bagaimana terdakwa melakukan pemalsuan,” jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, ada dua pasal yang didakwakan JPU yang mensyaratkan adanya pihak yang dirugikan, tapi JPU dalam dakwaannya tidak menyebutkan siapa saja yang dirugikan atas pemalsuan ijazah yang sudah dilakukan oleh terdakwa. “Sehingga kesimpulannya dakwaan menjadi kabur dan cacat,” tambahnya.

Karena itu, ia meminta kepada majelis hakim agar membebaskan dari semua dakwaan JPU dan menerima eksepsi serta membebaskan dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabatnya terdakwa Anik di tengah masyarkat.

Menanggapi dakwaan tersebut, Jaksa Yuliani dari Kejari Kendal menyatakan akan menanggapi eksepsi dari penasihat hukum Anik. “Karena eksepsi disampaikan secara tertulis, kami juga akan menanggapinya secara tertulis. Jadi kami mohon waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan eksepsi,” pintanya kepada majelis hakim. Ketua Majelis hakim mengabulkan dan sidang ditunda hingga Kamis (27/8) pekan depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Anik diduga memalsukan ijazah SMA untuk mendaftarkan diri dalam pencalonan anggota legislatif DPRD Kendal periode 2009-2014. Ijazah yang dipalsukan berupa Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan nomor seri ijazah/STTB: 01.OC.Oh.0702038. STTB tersebut dikeluarkan oleh SMA Karya Nasional, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ijazah tersebut ternyata milik orang lain atas nama Suprayogi, siswa SMA Karya Nasional. Bukti itu diperkuat dengan surat keterangan bernomor: 069/-1.851.622 tentang Peserta Ujian Nasional Menginduk di SMA Negeri 36 Jakarta. Surat keterangan itu dikeluarkan pada 26 Juli 2013 ditandatangani Imran Matroji AS selaku Kepala SMA Negeri 36 Jakarta. (bud/ida)