Ribuan Nelayan Menganggur

312
PERBAIKI JARING: Aktivitas para nelayan di Pekalongan yang tak bisa melaut karena tak mengantongi SIPI dan terkendala ombak besar. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
PERBAIKI JARING: Aktivitas para nelayan di Pekalongan yang tak bisa melaut karena tak mengantongi SIPI dan terkendala ombak besar. (LUTFI HANAFI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PEKALONGAN- Ribuan nelayan di Pekalongan dan sekitarnya terpaksa menganggur. Pasalnya, mereka belum mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Ketua Asosiasi Pursuine Indonesia Pekalongan, Mofid, mengatakan, anggotanya ada 100-an pemilik kapal. Namun hingga kini sekitar 40 persen tidak bisa melaut. Penyebabnya, lantaran terhambatnya perpanjangan SIPI kapal ikan.

“Anggota kami ada yang 6 -7 bulan belum melaut. Padahal satu kapal bisa terisi rata-rata 35 orang. Sehingga semuanya dipastikan mengganggur,” kata Mofid kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (16/8).

Ia juga mempertanyakan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Agustus lalu. Yang mana akan menambah kapal tangkap ikan lagi.

“Buat apa menambah kapal, yang sudah ada saja tidak diberik izin. Saya kira antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan presiden tidak ada komunikasi,” ujarnya.

Bendahara Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pekalongan, Imamenu, mengungkapkan, sulitnya perizinan tersebut berimbas pada banyaknya kapal di atas 30 gross ton atau GT tidak bisa melaut.

Imammenu menjelaskan, terdapat 20-an kapal yang tidak melaut, padahal dalam setiap kapal 30 GT tersebut ada sekitar 45 orang nelayan. Selain masalah perizinan, para nelayan dengan kapal kecil juga terkendala ombak besar yang melanda laut Jawa. Jika nekat melaut, takut bahaya mengancam. Sehingga membuat sebagian besar nelayan cuma menyambung hidup dengan memperbaiki jaring atau bahkan beralih profesi.

“Kami berharap agar pengurusan SIPI dipermudah. Sebab jika dipersulit dikhawatirkan malah akan membuat bisnis perikanan di Kota Batik terpuruk,” tuturnya.

Hal tersebut terkait keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan yang tidak lagi memperpanjang aturan moratorium terhadap kapal ikan dengan bobot lebih dari 30 gross ton.

Imam menjelaskan, banyak nelayan yang kini takut melaut, karena pasti akan tertangkap petugas dari KKP ataupun TNI. Sebab surat-surat perizinan belum diperpanjang. (han/aro)

Silakan beri komentar.