Larang Iklan di Media Online

258

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menegaskan bahwa pemasangan iklan di media massa berbasis online tidak diperkenankan bagi pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2015 pada saat melakukan kampanye. Meski dalam Peraturan KPU tidak ada penjelasan mengenai hal itu, secara esensi media online memiliki peran yang sama dengan media berbasis cetak dan elektronik.

“Berdasarkan PKPU No 7 tahun 2015 disebutkan bahwa bahan kampanye adalah segala bentuk tulisan, gambar, simbol dan lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan calon, menyampaikan visi misi serta mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut. Semuanya harus difasilitasi oleh KPU. Termasuk radio komunitas,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo, Minggu (16/8).

Terkait pemasangan branding di kendaraan, Joko mengaku tidak jauh berbeda. Kendati demikian, pihaknya akan berkordinasi terlebih dahulu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng dan unsur terkait lainnya untuk membahas masalah tersebut. Pertemuaan tersebut rencananya akan dilangsungkan pada Kamis (20/8). “Persoalan ini harus sudah rampung sebelum penetapan bakal calon menjadi pasangan calon pada 24 Agustus 2015 mendatang,” terangnya.

Menurut Joko, untuk menyelesaikan persoalan ini harus ada kesamaan persepsi antara KPU, Bawaslu, pasangan calon, dan unsur Pilkada lainnya. Adapun teknis media mana yang akan dipilih KPU dalam pemasangan iklan, ia menegaskan bahwa hal itu menjadi kewenangan KPU kabupaten/kota. Sebab, mereka juga perlu berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat.

“Jika nanti diketahui pasangan calon melakukan kampanye melalui yang difasilitasi oleh KPU, maka dinilai telah melakukan pelanggaran dan pasangan calon bersangkutan dapat dikenai sanksi hingga pembatalan atau digugurkan dari tahapan Pilkada,” tandas mantan Ketua KPU Kabupaten Wonogiri itu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah menyatakan bakal menindak tegas para calon yang nantinya nekat menggunakan branding mobilnya untuk sarana sosialisasi. Meski begitu, ia masih akan mengkaji boleh tidaknya kampanye menggunakan branding mobil karena memang tidak masuk dalam aturan yang diperbolehkan. “Untuk soal ini nanti kami akan kaji. Kampanye akan dimulai 27 Agustus sampai 5 Desember,” terangnya. (fai/ric)