Lima Pejabat Pemprov Diperiksa

405
AKUI TERIMA HONOR: Saksi Yuli Emelia saat diperiksa dalam sidang kasus dugaan korupsi dana bansos di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKUI TERIMA HONOR: Saksi Yuli Emelia saat diperiksa dalam sidang kasus dugaan korupsi dana bansos di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Lima pejabat Pemprov Jateng diperiksa dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Jateng 2011 yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (29/7). Mereka dihadirkan secara terpisah dalam sidang dengan terdakwa lima aktivis mahasiswa, yakni Aji Hendra Gautama, Azka Najib, Agus Khanif, Musyafak dan Farid Ihsanudin.

Kelima pejabat pemprov tersebut adalah Kasubag Pemberdayaan Masyarakat di Setda Pemprov Jateng (mantan Kasubag Kesejahteraan Sosial Biro Bina Sosial (Binsos) Pemprov Jateng, Subari; Kepala UP3AD Semarang Selatan (mantan Kasubag Anggaran Biro Keuangan Pemprov Jateng), Yuli Emelia; Kabag Pengendalian Wilayah di Biro Administrasi Pembangunan Daerah Pemprov Jateng, Wasi Mahendro; Kabag Pertanahan dan Biro Tata Pemerintahan Pemprov Jateng, Agus Hariyanto, serta mantan Kasubag Tata Usaha Biro Keuangan Pemprov Jateng, Doyo Purwanto. Dalam persidangan itu, diketahui tidak ada pengawasan yang ketat dari para saksi dalam pengajuan dan penerimaan proposal bansos.

Saksi Subari mengaku, kaitan bansos dengan jabatannya di luar tupoksi (tugas pokok dan fungsi). Namun ia mengaku pada waktu program tersebut berjalan ada SK (surat keputusan) dari Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng bahwa dirinya diangkat jadi sekretaris tim pengkaji proposal.

”Dalam kasus ini, yang mendapat bantuan lembaga-lembaga (baik LSM atau organisasi). Selanjutnya bagi penerima bantuan ada kewajiban membuat LPj (Laporan Pertanggungjawaban) sebanyak 3 buah, diserahkan di Biro Keuangan, Biro Bina Sosial dan Sekda,” katanya di hadapan majelis hakim yang diketuai Andi Astara SH.

Menurutnya, yang menjadi masalah karena ada lembaga yang tidak sesuai dengan proposal. Namun ia mengaku pihaknya sebagai tim pengkaji proposal hanya melihat dari proposal dan berkas KTP yang diajukan, tidak mengecek di lapangan.

”Lembaganya ada, fiktif atau tidaknya saya tidak tahu. Kami juga mendapat LPj secara administrasi saja. Setiap permohonan bantuan diteliti oleh tim pengkaji secara administrasi saja yang mulia. Kami tidak pernah menelusuri alamat dan sebagainya, kami hanya mengkaji proposalnya apakah layak dikabulkan atau tidak,” ungkapnya.

Subari menyebutkan, apabila ada lembaga (LSM) sama walau dalam kepentingan berbeda pengajuan anggaran hanya diperbolehkan 1 kali dalam setiap tahun. Namun apabila nama pengurusnya sama, tapi berbeda lembaga (LSM) diperbolehkan mengajukan lebih dari 1 kali.

”Mulai 2012 sudah ada perbaikan aturan, dalam pengajuan ada tim pengendali di mana pemohon mengajukan 1 tahun sebelumnya. Untuk penyerahan nomor rekening, diserahkan setelah melengkapi pemberkasan ketika proposalnya dinyatakan lulus. Kita tidak bisa mendeteksi masalah dobel rekening dalam organisasi berbeda,” sebutnya.

Selanjutnya, majelis hakim anggota, Suprapti SH MH, menegaskan pada saksi Subari bahwa kebocoran tersebut terjadi karena lengahnya pengawasan, kontrol di atas yang tidak maksimal. Selain itu, tidak pernah on the spot ke lapangan.

”Kondisi ini sangat memprihatinkan jika pejabat seperti saudara saksi (Subari). Peninjauan dan monitoring di lapangan tidak pernah dilakukan, alasan kekurangan SDM (sumber daya manusia) dan minimnya anggaran dana. Semua tidak masuk akal,” semprot Suprapti.

Saksi lain, Yuli Emelia, mengatakan, dirinya mengaku tidak mengetahui jika telah diangkat menjadi anggota tim pengkaji proposal. Ia baru mengetahui setelah diperiksa kejaksaan.

”Saya baru tahu yang mulia, kalau ternyata saya jadi tim pengkaji proposal. Karena sebelumnya tidak diinfokan. SK-nya dari Sekda yang dibuat sebagai anggota secara kolektif. Tugas anggota tim pengkaji proposal saya tidak tahu. Saya baru diberitahu setelah pemeriksaan penyidik, katanya karena waktu itu saya sebagai Kabag Anggaran,” ujarnya.

Meski demikian, saksi Yuli mengaku pernah disodorkan mengisi daftar administrasi dan diberi honor. Ia juga mengaku tidak pernah diundang maupun menghadiri rapat anggota tim pengkaji.

”Saya pernah disodorkan uang untuk kelengkapan administrasi, dan saya tanda tangan di berkas daftar. Tidak saya baca dulu, ternyata itu honor anggota tim pengkaji. Tapi awalnya saya tidak tahu kalau itu honor daftar tim anggota pengkaji, tahunya akhir-akhir ini,” kilahnya.

Honor tersebut, diakui Yuli, diberi oleh Aziz, namun ia tidak pernah diberitahu akan pengangkatan sebagai anggota tim pengkaji. ”Waktu itu saya diangkat anggota tanpa diberitahu, tanpa dikonfirmasi, hanya ditulis. Waktu itu, Aziz datang menyodorkan berkas untuk tanda tangan honor, setahu saya Aziz orang Biro Binsos anak buah Pak Subari,” katanya.

Atas keterangan tersebut, membuat hakim Suprapti kembali geram. Karena saksi Yuli tanda tangan dan diberi honor tanpa menanyakan uang dari mana. Untuk apa? Melainkan langsung menerima dan mengaku lupa dalam kesaksian. ”Saya heran saudara ini (Yuli) pejabat, bergelar magister, tapi gak tahu apa yang ditandatangani. Kalau pejabat seperti Anda semua, aneh. Harusnya kaitan uang honor apa pun Anda harus tahu,” semprotnya.

Seperti diketahui, selain kelima terdakwa tersebut, kasus ini juga menyeret beberapa pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng. Beberapa di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa. Mereka adalah Staf Ahli Gubernur Jateng yang juga mantan Kepala Biro Binsos Setda Jateng Joko Mardiyanto; mantan Kepala Biro Bina Mental dan Keagamaan Setda Jateng Muhammad Yusuf, dan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bencana Alam Biro Binsos Pemprov Jateng, Joko Suryanto. (jks/aro/ce1)