Tak Ada Calon Independen

259

KENDAL – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kendal memastikan tidak ada calon yang maju lewat jalur independen pada pilkada mendatang. Satu pasangan calon independan yang mendaftar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan jumlah dukungan minimal.

Ketua KPUD Kabupaten Kendal, Wahidin Said mengatakan jika sebelumnya ada satu pasang calon bupati dan wakil bupati dari nonpartai atau independen yang mendaftar. Namun calon atas nama Hambali dan Nanang Ferdiansyah dinyatakan tidak lolos verifikasi lantaran tidak memenuhi jumlah pendukung yang ditentukan. ”Ada satu pasang calon, tapi mereka tidak lolos verifikasi karena hanya mendapatkan dukungan 65.666 orang dari aturan minimal 71.403 pendukung,” katanya.

Dalam Pilkada Desember nanti, ia pun berani memastikan tidak ada calon bupati dan wakil bupati yang maju lewat jalur independen. Sementara terkait segera dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, dirinya belum bisa memetakan ada berapa calon yang nantinya mendaftar dan maju dalam pilkada. ”Data publik jelas ada, tapi belum jelas. Karena masih menunggu rekomendasi dari masing-masing partai pengusung,” jelasnya.

Menurut dia, kriteria pencalonan bupati dan wakil bupati saat mendaftar pun sudah ditentukan secara umum. Di antaranya harus didaftarkan oleh partai politik, diusung minimal 9 kursi di DPRD Kabupaten Kendal dan pendaftaran calon ditandatangani oleh pimpinan parpol yang sah atau pimpinan pusat yang masih terdaftar di Kemenkumham atau sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Parpol yang masih berlaku. ”Yang paling penting adalah mendapatkan persetujuan atau surat keputusan rekomendasi DPP partai pengusung atau tingkat pusat,” jelasnya.

Selain ketentuan umum, Said juga membeberkan syarat calon saat mendaftar ke KPUD, yakni warga negara Indonesia, usia minimal 25 tahun dan sehat jasmani maupun rohani serta tidak pernah tersandung hukum pidana. ”Nanti akan ada pemeriksaan dari tim dokter untuk menentukan mereka maju atau tidak. Selain itu, bagi calon yang pernah dipidana harus mengumumkan ke khalayak luas tentang kasus yang dulu menjeratnya, ditambah ada keterangan bebas dari lembaga pemasyarakatan yang menjadi tempat hunian selama menjalani hukuman,” pungkasnya. (den/ric/ce1)