Peran Tripartit Belum Optimal

399
SINERGI: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajaran pengurus KSPI Jateng usai melakukan audiensi di ruang kerja Gubernur, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SINERGI: Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama jajaran pengurus KSPI Jateng usai melakukan audiensi di ruang kerja Gubernur, kemarin. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Keberadaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang merupakan forum komunikasi dan koordinasi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah dinilai tidak memberikan peran yang maksimal. Selain tidak melibatkan para buruh sebagai salah satu unsur utama, saran dan rekomendasi yang dihasilkan tidak pernah dilaksanakan.

Hal itu diungkapkan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Tengah Gideon Suhartoyo di sela-sela kegiatan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di ruang kerja Gubernur, Senin (6/7). Hadir juga dalam kesempatan itu Sekretaris KSPI Jateng Syariful Imaduddin dan sejumlah pengurus KSPSI lainnya.

Gideon menjelaskan, selama ini KSPI selalu mengutamakan dialog dalam berkomunikasi. Namun, selama itu pula suara mereka tidak pernah didengar. Ia bahkan mengeluhkan jika suara-suara dari serikat pekerja yang notabene kecil namun langsung direspons ketika melakukan aksi demontrasi. ”Padahal kami merupakan gabungan dari sejumlah serikat pekerja meliputi guru, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Jumlah kami mencapai 340 ribu orang di Jawa Tengah,” bebernya.

Dia mencontohkan, salah satu contoh yang menjadi perhatian KSPI adalah tentang pengupahan. Menurutnya, selama ini belum berjalan efektif karena belum mampu menyejahterakan para pekerja. Ia berharap penghargaan diberikan berdasarkan jenjang pendidikan dan skill dari pekerja itu sendiri. ”Kami juga memohon kepada gubernur untuk membuat surat edaran kepada bupati/wali kota untuk memberdayakan dan memberikan peran yang optimal terhadap LKS Tripartit sesuai dengan tugas fungsinya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para serikat buruh untuk tidak mengklaim paling benar satu sama lain. Menurutnya, terkait pengupahan telah diputuskan melalui diskusi dengan tiga pihak yaitu pemerintah, buruh, dan pengusaha. ”Para buruh menginginkan upah tinggi, sementara pengusaha menginginkan upah rendah. Tugas pemerintah adalah menyeimbangkannya,” jelasnya.

Dia menambahkan, sertifikasi pekerja juga diperlukan. Hal ini untuk mengetahui skill pekerja yang bersangkutan. Oleh sebab itu, menurutnya, gaji buruh di luar negeri sangat tinggi. ”Sementara di sini, bukannya sertifikat yang menjadi pertimbangan. Akan tetapi perasaan,” tandasnya. (fai/ric/ce1)