Gubernur Minta Keringanan Pusat

245

SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo mengaku sudah melayangkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sulitnya pencairan dana hibah kepada masyarakat. Lantaran tersandung Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan penerima manfaat harus berbadan hukum.

”Pasal 298 ayat 5 huruf d menyebutkan bahwa penerima hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Padahal secara sosiologis, faktanya pondok pesantren, masjid, kelompok tani, tidak bisa. Mungkin dulu pembuat UU sedikit alpa,” ungkapnya usai mengikuti Sidang Paripurna di DPRD Jateng, Rabu (1/7) kemarin.

Atas hal tersebut, Ganjar melapor ke Kemendagri, namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Kemendagri berdalih membutuhkan waktu karena harus berbicara dahulu dengan kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM. ”Tadi pagi saya telepon dan minta supaya surat saya dijawab secepatnya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, lanjut Ganjar, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tetap melakukan pencairan. Namun oleh BPK, kata Ganjar, tidak diperkenankan karena melanggar undang-undang.

Disinggung kemungkinan melakukan diskresi sebagaimana diwacanakan oleh sebagian kalangan dewan, Ganjar dengan tegas menolaknya. Menurut dia, diskresi hanya dapat dilakukan jika tidak ada undang-undang. ”Jika saya tetap mencairkan, maka saya salah. Oleh karena itu, sementara ini kita postpone (tunda),” terang mantan anggota DPR RI ini.

Ganjar sepakat dengan pernyataan kalangan dewan yang meminta agar penyaluran dana hibah atau bantuan sosial (bansos) diumumkan secara transparan. Bila perlu dibuka siapa yang memperjuangkan, siapa pengusul, dan siapa penerima. ”Jika saja Mendagri bilang aturan itu berlaku mulai 2016 mendatang, maka hari ini juga saya berani mencairkan,” tandasnya.

Sementara itu, Laporan Badan Anggaran DPRD Jateng terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jateng 2014 di antaranya menyarankan agar ada penyusunan perencanaan program yang lebih detail dan matang dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi peraturan baru. Sehingga mampu menyerap anggaran secara maksimal dan Silpa tidak terlalu besar dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Selain itu, kalangan dewan juga meminta ada komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov Jateng sehingga ada kesamaan dalam penyajian data. Bahkan, mereka juga menyoroti masih ada SKPD yang tidak pernah turun sampai ke satuan kerja.

”Setiap ada bencana alam, jangan hanya gubernur saja yang menyerahkan (bantuan). Tetapi libatkan DPRD,” kata perwakilan Badan Anggaran DPRD Jateng Karsono. (fai/ida/ce1)