Ganjar Serang Balik Dewan

204
KLARIFIKASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan bukti dokumen yang menyatakan bahwa pemberian TPP tidak melanggar aturan sebagaimana dituduhkan dewan. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KLARIFIKASI: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menunjukkan bukti dokumen yang menyatakan bahwa pemberian TPP tidak melanggar aturan sebagaimana dituduhkan dewan. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan serangan balik ke DPRD Jateng. Dia membantah pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatakan pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP) oleh Pemprov menyalahi aturan. Sebab, sebelumnya telah ada nota kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Jateng terkait persetujuan dewan terhadap TPP. Hal itu menjadi satu kesatuan dengan Persetujuan Raperda APBD 2015.

”Nota kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh saya, Pak Rukma Setyabudi, Bambang Priyoko, Bambang Sadono, dan Abdul Fikri Faqih selaku pimpinan dewan waktu itu,” ungkapnya sambil menunjukkan dokumen kepada para awak media.

Pernyataan tersebut diungkapkan Ganjar menanggapi pernyataan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang menyesalkan pemberian TPP karena mendahului anggaran. Sehingga kesalahan pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. ”Mungkin beberapa teman (dewan) lupa ketika menandatangani itu,” imbuhnya.

Terkait tudingan BPK yang menyatakan bahwa pemberian TPP melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, Ganjar mengklaim bahwa BPK tidak mengatakan demikian. Pasalnya, ia sendiri telah melakukan kroscek terhadap yang bersangkutan. Menurutnya, dalam hal ini BPK hanya memberikan saran-saran penyesuaian.

”BPK menyarankan pemberian TPP disesuaikan dengan Permendagri 13/2006. Di mana harus berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, prestasi dan kinerja,” beber Ganjar sembari menegaskan tidak ada kalimat melanggar di dalamnya.

Atas saran tersebut, lanjut Ganjar, Pemprov telah memberikan tanggapan. Pemberian TPP tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Permendagri. Pada poin beban kerja, besaran TPP telah dibedakan berdasarkan jabatan, pangkat, dan golongan. Sementara lokasi kerja, nominal TPP diketahui lebih besar untuk pegawai di kantor perwakilan di daerah dan Jakarta.

”Kami juga memberi kredit tersendiri pada pekerjaan yang berisiko. Maka TPP lebih besar diberikan pada PNS di biro keuangan, rumah sakit jiwa, dan RS Kusta Kelet Jepara. Sementara prestasi dan kinerja disesuaikan kedisiplinan dan punishment,” terangnya.

Kendati demikian, Ganjar mengaku telah melakukan perbaikan. Yaitu merujuk kepada ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ”Tim kami dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masih bekerja dan saat ini tinggal menunggu review dari sana,” tandas Ganjar mengakui TPP pegawai masih diberikan dengan ukuran yang disesuaikan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi menyesalkan pemberian TPP oleh Pemprov yang mendahului anggaran. Menurutnya, kesalahan pemberian TPP harus segera dibenahi dan disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. ”Anggaran untuk gaji PNS saja sebesar Rp 1 triliun, masak untuk TPP malah justru mencapai Rp 1,1 triliun,” katanya.

Rukma mengaku sudah meminta BPK RI Perwakilan Jateng untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan LHP APBD Jateng 2014. Sebab, banyak temuan lain yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara. Disebutkan, setidaknya ada 33 temuan dan 108 rekomendasi yang diberikan BPK dengan kerugian negara mencapai Rp 2,8 miliar lebih. ”Kami hanya ingin apa yang tidak benar bisa dibenarkan. Ini untuk kemajuan masyarakat Jateng,” kata dia. (fai/ric/ce1)